Pemerintah-DPR Segera Sahkan RUU Tax Amnesty

Pemerintah-DPR Segera Sahkan RUU Tax Amnesty

WinNetNews.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia sepakat segera mengesahkan RUU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) menjadi undang-undang (UU).

Kesepakatan itu dicapai dalam rapat konsultasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan jajaran pimpinan DPR di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/).

"Pemerintah dan DPR memandang bahwa penyelesaian tax amnesty penting bagi ekonomi kita, bagi pemerintahan, terutama ketika ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pramono mengatakan pemberlakuan UU Tax Amnesty sangat diperlukan. Sebab, pemerintah memerlukan capital inflow ke dalam negeri untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

"Presiden menyampaikan berbagai hal, termasuk juga bahwa pemerintah telah memiliki data yang sangat lengkap, by name dan by passport terhadap nama-nama yang ada," jelas dia.

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu mengatakan‎ pembahasan RUU Tax Amnesty menjadi UU sangat diharapkan, sehingga akan mengalir capital inflow yang menurut istilah Presiden Jokowi "berbondong-bondong."

"Kalau capital inflow bisa segera masuk, harapannya adalah bisa menaikkan devisa, kita bisa melakukan rekonsiliasi pajak dan juga sekaligus dana itu akan digunakan sebagai bagian dari dana dalam negeri yang akan digunakan untuk investasi di dalam negeri," katanya

Baca juga: Ketua DPR Puji Kegigihan Jokowi Wujudkan UU Tax Amnesty

Pada kesempatan itu, kata Pramono, Presiden Jokowi juga berpesan agar pemerintah dan DPR mewaspadai niat buruk pihak-pihak yang nakal.

"Presiden juga memberikan pesan, jangan sampai penyelesaian RUU ini dimanfaatkan oleh orang-orang, kelompok, atau golongan yang tergolong wajib pajak yang nakal," kata Pramono‎.

disadur dari situs beritasatu