(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pemerintah Lepas 100% Saham Merpati ke Swasta

Muchdi
Muchdi

Pemerintah Lepas 100% Saham Merpati ke Swasta

WinNetNews.com - Seluruh kepemilikan pemerintah di PT Merpati Nusantara Airlines Pemerintah akan melepas kepada pihak swasta yang berminat menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.

Pemerintah berkeinginan melepas seluruh saham Merpati kepada investor, karena masih memiliki PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia sebagai anak perusahaan Garuda Indonesia, dan PT Pelita Air Service sebagai anak usaha Pertamina, ujar Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Kompleks Kilang TPPI, Tuban, dilansir dari Bisnis,Rabu (11/11/2015), mengatakan “Kami inginnya justru melepasnya kepada investor, karena kami melihat di BUMN sudah ada Garuda Indonesia dengan Citilink-nya, dan Pelita Air di Pertamina. Kami melihat lebih baik Merpati diambil swasta.”

Rini menuturkan saat ini pihaknya fokus untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan kepada seluruh karyawannya. Bahkan dirinya menargetkan seluruh gaji dan tunjangan karyawan dapat dibayarkan pada akhir tahun ini.

 

Adapun opsi kedua yang teus dikaji Kementerian BUMN, adalah mencari investor yang ingin membeli perusahaan tersebut. Apabila nantinya tidak ada pemilik modal yang berminat, maka Merpati akan dilikuidasi total.

“Karena kami sudah ke KPPU, prosesnya adalah kalau ada investor yang berminat, maka seluruh hutang Merpati menjadi tanggung jawab investor,” ujarnya. Rini juga menyebutkan hanya dapat memanfaatkan nilai aset yang ada untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya, apabila nantinya Merpati akan dilikuidasi.

Saat ini Kementeian BUMN telah memulai upaya untuk mencari investor, agar dapat menyelesaikan seluruh permasalahan di Merpati. Investor tersebut nantinya diharapkan dapat menghidupkan kembali Merpati dan menyelesaikan persoalan para karyawannya.

Investor baru tersebut diharapkan masuk pada kuartal pertama 2016, sehingga dapat segera memulai kembali bisnis maskapai tersebut. Untuk tahap awal, tambahan modal senilai Rp 500 miliar dari Perusahaan Pengelola Aset (PPA) diharapkan dapat digunakan untuk right sizing , termasuk menyelesaikan hak-hak normatif karyawan yang sudah beberapa tahun tidak dibayarkan senilai Rp 1,4 triliun.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});