(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pemerintah Salurkan Dana APBN Lewat Bank BUMN

Muchdi
Muchdi

Pemerintah Salurkan Dana APBN Lewat Bank BUMN

WinNetNews.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan, menjalin kerja sama dengan dengan empat Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk untuk penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono‎ menjelaskan, kerja sama ini merupakan implementasi dari Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Keempat bank tersebut nantinya akan menjadi Bank Operasional I Pusat untuk mengatur pelaksanaan penyaluran dana lewat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

"Perjanjian ini untuk mengatur pelaksanaan dana secara terpusat melalui interkoneksi span di pusat," ungkap Marwanto, dalam sambutan‎nya di Kantor Kementerian Keuangan, di lansir dari detikfinance, Jakarta, Kamis (17/12/2015)

Ruang lingkup perjanjian adalah, penyiapan penyediaan infrastruktur yang meliputi dan tidak terbatas pada jaringan data keamanan dan aplikasi. Kemudian pelimpahan kewenangan dan pembatasan‎ tanggung jawab, hak dan kewajiban para pihak dan detil teknis interkoneksi jaringan SPAN dan bank.

 

Masa berlaku kerja sama adalah satu tahun ke depan, terhitung sejak 1 Januari 2016. "Tujuannya untuk menjamin agar penyaluran SP2D melalui interkoneksi SPAN dapat dilakukan dengan aman dan tepat sasaran dan memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ditjen Perbendaharaan juga menjalin kesepakatan dengan Bank Indonesia (BI). Ini terkait dengan koordinasi operasionalisasi terasury dealing room (TDR) dalam pengelolaan kelebihan kas yang dapat mempengaruhi stabilitas fiskal, moneter dan sistem keuangan.

Ruang lingkup dalam perjanjian kerjasama ini mencakup jumlah pengelolaan maksimal kelebihan kas rupiah pemerintah, perencanaan kas jangka waktu pengelolaan‎ dan koordinasi penempatan serta pertukaran informasi dan rekening dana kelolaan.

"Kerjama ini sekaligus untuk memastikan sejalan dengan kebijakan fiskal moneter dan stabilitas sistem keuangan," kata Deputi Gubernur BI Ronald Waas pada kesempatan yang sama.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});