Pemilihan Tujuh Wali Kota di DKI Jakarta Jadi Barometer Pilkada 2020
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut pemilihan tujuh wali kota di DKI Jakarta bisa jadi barometer Pilkada 2020. (Foto: iNews.id)

Pemilihan Tujuh Wali Kota di DKI Jakarta Jadi Barometer Pilkada 2020

Senin, 25 Nov 2019 | 17:45 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Sejumlah opsi sistem Pilkada 2020 yang bakal digelar serentak di 270 daerah dinilai bisa saja muncul. Pasalnya, kemungkinan kemunculan berbagai opsi tersebut berdasarkan hasil riset evaluasi terhadap sistem Pilkada yang diterapkan secara langsung.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan, bisa saja riset evaluasi tersebut menyimpulkan di sejumlah daerah yang dipilih langsung oleh pemerintah. Misalnya, enam kepala daerah di enam wilayah administratif di DKI Jakarta.

"Kalau gunakan yang lebih ekstrem, penunjukan langsung. 'Wah itu kembali ke Orde Baru'. Tidak, Jakarta tidak. Jakarta ini wali kotanya penunjukan langsung, Jakarta. Itu daerah khusus, kenapa tidak ada daerah khusus lain kalau kita lihat Pilkada langsung banyak mudaratnya," kata Mendagri Tito dalam pidato pada Penganugerahan Penghargaan Ormas Indonesia Maju di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Senin (25/11) seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Mendagri Tito juga membuka peluang hasil evaluasi mengembalikan Pilkada langsung ke DPRD. Namun ia tak menutup kemungkinan riset itu juga berkesimpulan bahwa Pilkada langsung adalah sistem terbaik bagi Pemilu di Indonesia.

Mantan Kapolri itu mengatakan, apapun hasilnya, harus melalui evaluasi menyeluruh dan riset akademik. Dia membantah kabar di publik yang menyebut dirinya berniat menghapus sistem Pilkada langsung.

"Saya tidak pernah mengatakan sekalipun dikembalikan ke DPRD. Yang saya sampaikan evaluasi dilakukan oleh kajian akademik," tuturnya.

Mengadri Tito mengakui Pilkada langsung punya tujuan mulia untuk memberikan hak penuh warga negara memilih pemimpinnya. Namun ia mengklaim banyak keburukan yang dihasilkan Pilkada langsung.

Dua masalah yang ia soroti adalah tingginya biaya politik dan potensi konflik di masyarakat. Mendagri Tito mempertanyakan cara kepala daerah membalikkan modal kampanye dengan gaji yang terbatas. Kemudian ia mencontohkan beberapa konflik horizontal di Provinsi Papua karena perbedaan pilihan politik.

"Apapun hasil temuan kajian akademik itu, bukan Kemendagri yang temukan. Kewajiban moral Kemendagri melihat ada ekses negatif, hasilnya terserah kajian akademik," ucap dia.

Mendagri Tito sejak pekan lalu telah mengutarakan usulannya mengevaluasi pemilu langsung. Mendagri Tito menilai Pemilu langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.

Di depan Komisi II DPR RI, eks Kapolri itu berkata setiap kepala daerah butuh sekitar Rp30 miliar untuk maju Pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya Rp12 miliar.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik Pemilukada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," Mendagri Tito menyampaikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11). (cnnindonesia)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...