Pemprov-KPUD Sumbar Teken NPHD, Anggaran Pilkada Rp131 M
Pemprov dan KPUD Sumatera Barat teken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp131 miliar untuk kelancaran Pilkada Serentak 2020. [Foto: Gatra]

Pemprov-KPUD Sumbar Teken NPHD, Anggaran Pilkada Rp131 M

Rabu, 30 Okt 2019 | 15:41 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) akhirnya menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Gubernur Sumbar, Iwan Prayitno serta Ketua KPUD Sumbar, Amnasmen menjadi saksi berlangsungnya penandatanganan dan kesepakatan Pemprov dan KPUD Sumbar di Padang, Selasa (29/10).

Isi NPHD tersebut diantaranya alokasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang bakal digelar pada 23 September 2020, menyepakati anggaran Pilkada sebesar Rp131 miliar.

Mengutip Gatra.com, Amnasmen menjelaskan, sebelum NPHD disetujui, pihaknya telah melakukan proses panjang. Upayanya itu bahkan dari pembahasan anggaran antara KPU dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sehingga pemerintah daerah (pemda) tetap memenuhi kebutuhan anggaran yang diajukan.

"Awalnya, kami mengusulkan anggaran senilai Rp137 miliar, tapi direalisasikan sebesar Rp131 miliar. Mudah-mudahan ini cukup, sesuai dengan komitmen kami. Seluruh anggaran ini, akan digunakan dengan sebaik-baiknya secara transparan, efektif, dan efisien," kata Amnasmen.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyampaikan, sangat mendukung proses NPHD sebagai tahapan pelaksanaan Pilkada di Sumbar 2020 nanti. Apalagi, itu juga bagian dari kebijakan pemerintah pusat. Dengan harapan, penyelenggaraan Pilkada 2020 nanti bisa sukses dilaksanakan.

Gubernur yang sedang menjabat periode kedua itu berpesan, agar anggaran yang telah disiapkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tentu agar mengelolanya dengan cermat, kehati-hatian, dan setiap capaian harus bisa diukur. Tujuannya, agar segala yang dilakukan bisa pertanggungjawaban nantinya.

"Jadi oleh karena itu, apa yang sudah ditandatangani ini dikelola dengan baik, agar apa yang diharapkan tercapai hendaknya. Namun yang penting, bisa dipertanggungjawabkan," kata Irwan kepada awak media.

Turut hadir pada kesempatan itu, diantaranya Asisten I Bidang Pemerintahan, Devi Kurnia, Kepala Badan Keuangan Daerah, Zainuddin, Kepala Kesbangpol, Naswir, Kepala Biro Perekonomian, Bappeda Sumbar Komisioner Bawaslu Sumbar, serta beberapa staf Pemprov Sumbar dan anggota KPU Sumbar lainnya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...