(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

penandatanganan MOU Antar Pemerintah Kabupaten/Kota pengirim dan penerima transmigran

Rani
Rani

penandatanganan MOU Antar Pemerintah Kabupaten/Kota pengirim dan penerima transmigran

Jakarta, WinGamers - Sebanyak dua puluh lima Gubernur diajak oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk bersama-sama mendukung program transmigrasi. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama Antar Pemerintah Kabupaten/Kota pengirim dan penerima transmigran.

Dilansir dari situs tribun, Dengan adanya penandatanganan bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan 25 Gubernur pengirim dan penerima transmigran, Menteri Marwan yakin bahwa transmigrasi merupakan ikhtiar bersama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia khususnya masyarakat di kawasan transmigrasi.

"Kerjasama Antar Daerah merupakan legalisasi untuk memberikan kepastian hukum atas komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Asal dengan Pemerintah Kab/Kota Daerah Tujuan yang menjalin kerjasama di bidang Ketransmigrasian," ujar Menteri Marwan dalam sambutannya usai menandatangani MoU dengan 25 Gubernur pengirim dan penerima transmigran di Kantor Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, (22/9).

Menurut Menteri Marwan, pembangunan transmigrasi merupakan salah satu mata rantai kegiatan multi sektor dan multi daerah yang berada di ruang yang sama, yaitu kawasan transmigrasi.

"Sesuai dengan PP Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga sesuai bidang yang ingin dikerjasamakan, termasuk dibidang ketransmigrasian," tandasnya.

Proses pengintegrasian inilah, menurut Menteri Marwan yang menjadikan program transmigrasi unik dan menarik. Oleh karena itu, penyelenggaraan transmigrasi amat memerlukan dukungan seluruh stakeholders terutama pemerintah provinsi atau kabupaten dan kota.

Baca juga artikel: DPR : Aturan Pajak Properti Atraktif dan Implementatif

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});