Pengamat Politik UI: Yang Mengubah Penetapan KPU Adalah MK, Bukan Demonstrasi

Daniel
Daniel

Pengamat Politik UI: Yang Mengubah Penetapan KPU Adalah MK, Bukan Demonstrasi Mahkamah Konstitusi

Winnetnews.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menunda pengajuan gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seharusnya itu dilakukan pada Kamis kemarin, namun diundur menjadi hari ini Jumat (24/5), atau tepat pada hari terakhir batas penyampaian gugatan.

Menurut Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi, pemunduran waktu penyampaian gugatan sengketa hasil Pilpres 2019 semakin menunjukkan ketidaksiapan BPN menyiapkan bukti dan gugatan. Selain itu, menurut Ari satu-satunya yang bisa mengubah keputusan KPU terkait Pilpres 2019 ini hanya MK, bukan dengan cara melakukan demonstrasi.

“Dulu waktu menggugat hasil Pilpres 2014 juga dilakukan hari terakhir. Gembar-gembornya akan membawa 10 truk kontainer bukti kecurangan, ternyata satu truk pun tidak pernah muncul. Untuk membuktikan kecurangan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) perlu bukti-bukti otentik, bukannya laporan pemberitaan,” ujar Ari seperti dikutip dari Antara.

Menurut Ari, menyiapkan gugatan sengketa hanya dalam kurun waktu tiga hari bukan sebuah hal yang mudah. “Siapa pun penggugatnya harus fokus dan bekerja keras dalam waktu tiga hari tersebut,” tambah Ari.

Terkait dengan demonstrasi massa pendukung Prabowo-Sandi di depan Bawaslu, Ari menilai seharusnya itu tidak terjadi. Menurut Ari, seharusnya “BPN fokus mempersiapkan gugatan” karena menurutnya, “yang bisa mengubah penetapan KPU adalah putusan MK, bukan demonstrasi.”

Apa Reaksi Kamu?