Penggusuran Kalijodo Tidak Dianggarkan DPRD, Tapi Pakai Dana Agung Podomoro Land

Penggusuran Kalijodo Tidak Dianggarkan DPRD, Tapi Pakai Dana Agung Podomoro Land

WinNetNews.com - Bakal calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, menyesalkan sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kerap melakukan penggusuran paksa ke permukiman warganya.

Pengacara kondang ini menyebut setiap penggusuran yang dilakukan mantan Bupati Belitung Timur tersebut tidak pernah melibatkan DPRD DKI Jakarta untuk membahasnya secara bersama. Bahkan, kata Yusril, anggaran penggusuran Kalijodo menggunakan dana kompensasi dari PT Agung Podomoro Land.

"Di samping itu juga pembiayaan masalah penggusuran di Kalijodo misalnya itu kan tidak dibicarakan dengan DPRD, tidak dianggarkan dengan DPRD, tapi ujuk-ujuk adalah dana kompensasi yang dibayar oleh PT Agung Podomoro," kata Yusril seperti yang tertulis di laman Okezone, Rabu (11/6/2016).

Penggusuran Kalijodo tidak masuk ke sistem keuangan daerah tapi langsung dibayarkan untuk nambahin uang makan polisi dan tentara untuk menyewa traktor. Dan kalau seperti ini dijalankan, itu bisa rusak sistem bernegara kita ini," terangnya.

Yusril menjelaskan, Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur sistem keuangan yang jelas. Perbendaharaan, kata dia, tidak dapat dilakukan dengan nonbudgeting lantaran itu seperti era otoriter di zaman Presiden Soeharto.

 

"Karena kita punya UU keuangan negara, kita punya sistem keuangan, punya UU perbendaharaan negara, kita tidak mempunyai lagi anggaran nonbudgeter seperti zaman Pak Harto dulu," terang Yusril.

Lebih lanjut Yusril menerangkan, setiap pemerintahan harus menggunakan anggaran sesuai APBN atau APBD yang telah ditetapkan sebelumnya. ‎Menurutnya, persoalan Pemprov DKI berawal dari ketidakharmonisan antara legeslatif dengan eksekutif.

"Semua harus masuk ke sistem, baik APBN maupun APBD. Nah, ini harus ditertibkan. Kemudian saya juga mengatakan kurang harmonisnya antara Gubernur DKI dan DPRD itu menimbulkan banyak masalah di DKI. Sehingga capaian pemda itu dari segi penyerapan anggaran, realisasi penerimaan itu jauh di bawah target begitu juga dengan pembiayaan proyek-proyek pembangunan tidak jalan," terangnya.

Ke depan, lanjut Yusril, Pemprov DKI tidak lagi menggunakan dana kompensasi atau dana hibah lainnya. Pasalnya, setiap anggaran harus diatur terlebih dahulu di APBD DKI Jakarta.

"Karena tidak jalan lalu menggunakan dana yang kompensasi, dana denda, dana ketinggian bangunan, kemudian dana CSR yang menurut saya ke depan ini harus ditata ulang sehingga semuanya itu masuk dalam sistem dan harus dianggarkan APBD," tukasnya.

Sumber: Okezone