Penggusuran Kompleks Strategis Lanud Halim Pk Menuai Kritik

Penggusuran Kompleks Strategis Lanud Halim Pk Menuai Kritik

Rabu, 27 Jan 2016 | 09:38 | kontributor

WinNetNews.com - Proyek pengembangan infrastruktur kereta cepat Jakarta-Bandung menuai hujan kritik di sana-sini. Salah satunya terkait dengan rencana penggusuran kompleks strategis Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Anggota komisi I DPR RI TB Hasanuddin meminta pemerintah untuk melakukan pertimbangan ulang terkait rencan penggusuran tersebut.

"Lanud Halim PK yang di dalamnya terdapat fasilitas pangkalan laju squadron tempur TNI AU dan squadron angkut berat serta squadron angkut VVIP termasuk pesawat kepresidenan merupakan obyek vital dalam sistem pertahanan wilayah Ibu Kota Republik Indonesia," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (27/1/2016).

TB Hasanuddin mengatakan, squadron tempur dan juga squadron angkut dengan pangkalannya tak dapat dipisahkan dari sistem pertahanan terpadu baik dengan kekuatan TNI AD, TNI AL maupun komponen-komponen pertahanan lainnya.

Apalagi di dalamnya juga terdapat markas Komando Pertahanan Udara Nasional dan posko vital Popunas yang bertugas memantau semua pergerakan pesawat asing yang memasuki wilayah kedaulatan NKRI. Termasuk perumahan prajurit yang sewaktu waktu dapat digerakan secara cepat.

 

"Sangat disesalkan kalau kemudian daerah/obyek vital yang sangat strategis ini digusur," tegasnya.

Penyerahan lahan TNI AU oleh Kementerian Pertahanan seluas 49 hektare untuk kepentingan stasiun kereta, sambungnya, juga terlalu berlebih karena lahan yang dibutuhkan sesungguhnya hanya 8 hektare saja. Sedangkan yang 41 hektare akan digunakan untuk kegiatan komersial seperti hotel dan mal.

"Pangkalan udara dan kompleks militer strategis seperti itu sesungguhnya juga membutuhkan security belt bila terjadi sesuatu ketika dalam keadaan darurat. Penggunaan 41 hektare untuk hotel dan mal di dekat pangkalan tempur sangat riskan baik untuk keamanan alutsista maupun keselamatan publik," ujarnya.

Baca: Urgensi Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dipertanyakan

Dirinya pun menyarankan dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, sebaiknya mengikuti saran TNI AU untuk menggunakan lahan sebesar 20 hektare (dari 8 hektare yang dibutuhkan) di daerah Cipinang Melayu yang juga aset TNI AU, dan tak perlu menggusur obyek vital nasional .

"Baik KA cepat maupun obyek vital nasional TNI AU, juga sama sama hadir demi kepentingan bangsa dan negara," pungkasnya.

Sumber: Okezone

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...