Penjelasan Ditjen Pajak : Buruh protes Pajak Dana JHT

Muchdi
Muchdi

Penjelasan Ditjen Pajak : Buruh protes Pajak Dana JHT

 Jakarta - Berdasarkan Tiga Alasan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pengenaan pajak progresif atas dana jaminan hari tua (JHT).

Pertama, dana JHT berasal bukanlah iuran pemerintah, melainkan buruh dan pengusaha.

Kedua, buruh penerima dana-dana tersebut adalah pihak yang telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Ketiga, jaminan sosial pada dasarnya adalah tanggung jawab negara.

"Sehingga, sangat aneh jika negara tidak berkontribusi dalam hal pembiayaan tetapi malah menarik dana dari peserta," kata ketua KSPI Said Iqbal, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Atas dasar itu, KSPI berniat melakukan Judicial Review ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Pemerintah (PP) nomor 68 tahun 2009, PP Jaminan Pensiun, PP JHT dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 16 tahun 2010 tentang pajak progresif.

Ditjen Pajak Kemenkeu, dalam situs resmi, menjelaskan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) menyatakan bahwa setiap penghasilan dikenakan pajak.

Di sisi lain, beleid itu juga mengatur batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak atau sering disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU PPh, iuran JHT yang dibayar pegawai dan perusahaan merupakan komponen pengurang penghasilan bruto, atau dibebankan sebagai biaya. Sehingga tak dikenakan pajak.

"Di lain pihak, Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) selaku penerima pembayaran iuran JHT dari pegawai maupun perusahaan, tidak menyetorkan pajak atas pembayaran tersebut, karena bukan merupakan objek PPh."

Pajak baru dikenakan ketika pekerja menerima dana JHT. Namun, pemerintah bisa merendahkan tarif pajak sepanjang dana JHT dibayarkan sekaligus atau paling lama dua tahun.

"setelah pegawai menerima JHT, baru dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah dari tarif progresif umum pasal 17 UU PPh, dengan catatan diambil sekaligus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009."

Berikut adalah perbandingan tarif PPh

PP No.68/2009

Uang pesangon:

-Hingga Rp 50 juta (0 persen)

-Di atas Rp 50 juta hingga Rp 100 juta (5 persen).

-Di atas Rp 100 juta hingga Rp 500 juta (15 persen).

-Di atas Rp 500 juta (25 persen).

Uang pensiun, tunjangan hari tua, dan JHT

-Hingga Rp 50 juta (0 persen).

-Di atas Rp 50 juta (5 persen).

UU PPh

Uang pesangon, pensiun, THT, dan JHT:

-Hingga Rp 50 juta (5 persen)

-Di atas Rp 50 juta hingga Rp 100 juta (15 persen).

-Di atas Rp 250 juta hingga Rp 500 juta (25 persen).

-Di atas 500 juta (30 persen).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});