Penolakan PAN Terhadap Revisi UU KPK

Penolakan PAN Terhadap Revisi UU KPK

WinNetNews.com - Setelah mempelajari draf revisi UU KPK yakni revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan oleh beberapa fraksi di DPR, kini PAN mulai menentukan sikap.

PAN telah memastikan menolak revisi UU yang memiliki maksud untuk melemahkan dan membunuh KPK secara perlahan-lahan itu. Jika pasal-pasal yang diusulkan tidak dicabut, maka PAN tidak akan ikut mendorong KIH (Koalisi Indonesia Hebat) untuk merevisi UU KPK.

"PAN menolak revisi Undang-undang jika tujuannya melemahkan KPK," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang dilansir WinGamers dari detikcom pada senin, (12/10/2105).

Baca juga artikel: PDI-P Ingin KPK Segera Dibubarkan

Rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ini memang sudah mulai banyak mendapat sorotan publik. Banyak yang beranggapan bahwa revisi UU KPK tersebut adalah upaya untuk melemahkan KPK dan dapat membunuh KPK.

"Namun, jika revisi bermaksud baik maka akan kita lihat dan tanya dulu kepada KPK maunya seperti apa. Intinya PAN menolak revisi UU KPK yang bermaksud dan mengarah ke pelemahan KPK itu sikap kita," Zulkifli menegaskan.

Sebelumnya diketahui bahwa Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK berisi sejumlah pasal yang melemahkan lembaga pemeberantasan Korupsi tersebut. Satu diantaranya adalah pembatasan usia KPK yang hanya mencapai 12 tahyn. Revisi ini diajukan oleh sekitar 35 anggota DPR yang berasal dari 6 fraksi DPR yakni PDI-P, Partai Nasdem, Partai Hanura, Partai GOlkar, PKB, dan PPP.

 

Sementara itu, terkait pro kontra terhadap rencana Revisi UU KPK, wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebelumnya telah angkat bicara. Taufik meyakini bahwa suara masyarakat akan didengar oleh DPR.

Baca juga artikel: Negeri Malaikat Untuk Para Koruptor

Seperti kata Taufik di Gedung DPR senayan Jak-Pus pada Jumat (9/10/15). "Segala sesuatu apapun, UU untuk rakyat, DPR representasi masyarakat. Kita hormati presiden terpilih secara langsung. Proses pembahasan harus persetujuan bersama pemerintah dan DPR,"

Taufik sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak setuju apabila revisi UU itu akan berujung pada pelemahan KPK. Namun, dia mendukung apabila itu untuk penguatan.

"Sejak awal muncul wacana revisi, buat pemikiran saya pribadi, sepanjang untuk perbaikan dan penguatan kita dukung, jangan diperlemah. Tinggal tunggu prosesnya seperti apa. Dari awal saya selalu nyatakan tidak setuju kalau dilemahkan," ujar Taufik.

Adapun 7 pasal yang disebut-sebut dapat melemahkan dan mengancam keberadaan KPK itu antara lain:

 

Adapun 7 pasal yang disebut-sebut dapat melemahkan dan mengancam keberadaan KPK itu antara lain:

1. KPK hanya berusia 12 tahun

2. KPK tidak menangani kasus di bawah Rp 50 M

3. KPK bisa mengeluarkan SP3

4. Penyadapan harus seizin Ketua Pengadilan Negeri

5. Pembentukan Dewan Kehormatan KPK

6. KPK Tanpa Kewenangan Penuntutan

7. KPK Fokus di Pencegahan Korupsi