Perbedaan Tajam Antar Fraksi Terkait "Usulan Revisi UU KPK"

Rani
Rani

Perbedaan Tajam Antar Fraksi Terkait "Usulan Revisi UU KPK"

WinNetNews.com - Kehadiran KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia kini semakin terancam. Hal ini lantaran Revisi Undang-undang KPK saat ini telah berada di BAdan Legislasi (Baleg) DPR. Berbagai pasal akan direvisi sehingga mengakibatnya berubahnya beberapa kewenangan KPK. Dalam draf RUU (Rancangan Undang-undang) tentang revisi undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang disusun DPR disebutkan kPK akan dibubarkan 12 tahun setelah draf RUU itu resmi diberlakukan.

Usulan pembatasan usia KPK selama 12 tahun itu tertuang dalam pasal 5 Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang dibagikan kepada anggota badan legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat dalam Rapat Pleno Baleg, Selasa (6/10), di Jakarta.

Dalam draf revisi UU KPK itu juga disebutkan, KPK hanya dapat melakukan penyadapan setelah ada bukti permulaan yang cukup dan dengan izin ketua pengadilan negeri. KPK juga hanya bisa mengusut kasus korupsi dengan kerugian RP 50 miliar dan tak boleh melakukan penuntutan.

Sebenarnya Revisi UU KPK ini masuk dalam program legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 dan menjadi inisiatif pemerintah. Namun, kini diusulkan masuk menjadi RUU Prioritas Prolegnas 2015 dan menjadi inisiatif DPR.

Dilansir dari harian kompas, Ketua Baleg Sareh Wiyono menjelaskan, usulan tersebut diajukan sejumlah anggota dari enam fraksi di DPR. Dalam dokumen draff RUU KPK diketahui, usulan berasal dari fraksi PDI-P, fraksi partai golkar, fraksi partai Nasdem, fraksi partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai kebangkitan Bangsa, serta fraksi Partai Hanura.

Baca juga artikel: 12 Tips Agar Transaksi Internet Banking Anda Aman

Sementara itu, anggota Baleg dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno, menjelaskan bahwa pengambilan inisiatif penyusunan draf RUU KPK dari pemerintah ke DPR didasari pertimbangan efektivitas dan efisiensi waktu.

Jika RUU disusun oleh DPR maka pembahasan hanya menunggu satu daftar inventarisasi masalah (DIM), yaitu yang berasal dari pemerintah. Sementara itu, jika RUU menjadi inisiatif pemerintah, akan ada 10 DIM dari 10 fraksi di DPR. Menurutnya, keberadaan 10 DIM itu akan membuat pembahasan lama karena akan sulit mempersatukan pandangan fraksi-fraksi.

Disamping itu, Sareh menjelaskan usulan agar RUU KPK masuk prioritas Prolegnas 2015 sebenarnya pernah diusulkan Menteri HUkum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly pada 16 Juni lalu. Namun ketika itu belum disetujui oleh semua fraksi. Presiden Joko Widodo pun menampik jika pemerintah melakukan usulan percepatan pembahasan revisi UU KPK. Namun, hingga saat ini pemerintah belum juga mencabut usulan percepatan pembahasan RUU KPK.

M Misbakhun, anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra juga menambahkan bahwa di negara yang egaliter tidak ada lembaga yang bisa diawasi oleh mandat rakyat. Dirinya menegaskah, "Kami ingin mencari jalan keluar karena saat ini KPK menjadi lembaga yang tidak bisa dikontrol".

Sebab itu, dalam draf RUU KPK juga diatur pembentukan Dewan Kehormatan yang diberi kewenangan memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan komisioner dan pimpinan KPK.

Perbedaan Tajam Antar Fraksi

Berbeda dengan fraksi-fraksi di atas, fraksi PKS maju di garis depan untuk menolak revisi UU KPK. Dengan alasan masih ada agenda penting lainnya yang harus dibahas dibandingkan revisi UU KPK ini. Mulai dari urusan Pangan, ekonomi, hingga urusan asap.

WinGamers melansir menurut Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Almuzzammil Yusuf, menjelaskan bahwa memasukan RUU KPK tiba-tiba di tengah jalan, seakan-akan darurat akan menimbulkan perdebatan kontraproduktif. "DPR dan Pemerintah harus berempati dengan kondisi rakyat. Kita tidak boleh berpolemik di tengah rakyat sedang menderita," tegas Muzzamil.

"Selama korupsi merajalela kita sangat membutuhkan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan yang bersinergi memberantas korupsi," terang dia.

Misalnya, kita harus sepakati bersama masih sangat membutuhkan KPK untuk memberantas korupsi dengan kewenangan pencegahan, penindakan, dan penuntutan. Tidak boleh dikurangi supaya tidak ompong. Malah harus kita perkuat dengan Komite Etik yang permanen supaya jika ada penyelewengan oknum KPK bisa langsung ditindak," paparnya.

Karena itu, PKS menolak usulan perubahan UU KPK. "Saya melihat perbedaan antar fraksi terlalu tajam dan bisa menjadi bola liar," tutupnya.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});