Skip to main content

Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

image0

Ilustrasi warga desa di Indonesia (wingamers/forum aktivis muda Indonesia)

Jakarta, wingamers - Upaya pemerintah dalam rangka memperbaiki taraf dan tatanan kehidupan mayarakat desa akan dipercepat. Dilansir dari situs detik, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) mengumpulkan para kepala daerah agar segera mempercepat penyaluran dana desa. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar berharap dengan adanya rakornas percepatan penyaluran dan penyerapan dana desa, sudah tidak ada lagi halangan untuk mencairkan dana desa.

Dengan mengundang seluruh kepala daerah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menggelar Rakornas Percepatan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa di Hotel Dharmawangsa. Rakornas dipersiapkan dalam waktu singkat agar sesegera mungkin para kepala daerah bertindak cepat dan membantu menggerakkan ekonomi perdesaan sesuai dengan paket ekonomi yang telah diumumkan Presiden Jokowi di hari sebelumnya.

"Yang kita lakukan hari ini dalam rangka mempercepat penyaluran dana desa. Meskipun sebenarnya kewenangan Kementerian Desa adalah menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Selebihnya itu adalah tugas Kementerian dalam negeri dan Kementerian Keuangan," ujar Menteri Marwan dalam siaran pers, Kamis (10/9/2015).

Salah satu implementasi dalam melaksanakan paket kebijakan ekonomi, menurut Menteri Marwan adalah dengan melakukan pencairan dana desa. Di kesempatan yang sama, Dirjen Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa (PPMD) Ahmad Erani Yustika menjelaskan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri dibuat untuk menyederhanakan regulasi yang dianggap memberatkan dalam pencairan dana desa.Penyederhanaan regulasi tidak mengurangi substansi yang sudah ditetapkan dalam UU.

Sementara itu, melalui Permendes yang sudah dikeluarkan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi juga telah membuat prioritas program yang sudah disampaikan.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top