Perda tentang Larangan Miras Diselaraskan?

Perda tentang Larangan Miras Diselaraskan?

WinNetNews.com - Sebelumnya Mendagri menyatakan salah satu perda yang akan dicabut adalah perda tentang minuman keras. Kabar tersebut pun menuai aksi protes dari berbagai pihak. Salah satunya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) kota surabaya yang menilai pencabutan Perda Pelarangan Miras tersebut membuktikan bahwa pemerintah kehilangan sensitivitas terhadap persoalan moral sosial.

"Pencabutan tersebut seolah pemerintah menutup mata terhadap fakta-fakta empirik bahwa miras menjadi sumber berbagai kejahatan dan kerusakan. Berbagai kasus pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, kecelakaan dan bermacam kejahatan lain nyata-nyata terjadi akibat pelakunya dalam pengaruh miras, makanya dalam Islam khamr disebut, Ummul Khaba'ith", kata H A Muhibbin Zuhri, Ketua PCNU Surabaya (Jumat (20/5).

Sementara itu, Kabiro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto menepis anggapan bahwa Mendagri mencabut Perda yang melarang peredaran miras. Dia menyebut bahwa penyelarasan Perda Miras masih dalam proses.

"Jadi sebetulnya yang disebut akan dicabut itu yang melarang total. Tetapi kami menekankan untuk memberi batasan yang tegas, di mana miras itu boleh dijual," kata Widodo.

Dalam hal ini, Satpol PP diminta menindak tegas penjualan miras di luar ketentuan. Menurut dia seringkali ketika dilarang penuh, miras oplosan justru semakin banyak.

"Mengenai tempat-tempat mana saja yang boleh menjual miras itu dibebaskan ke masing-masing daerah," kata dia.