Perempuan Tidak Terwakili Di Pilkada Serentak

Perempuan Tidak Terwakili Di Pilkada Serentak

WinNetNews.com - Perempuan tidak terwakili di pilkada serentak. Seperti dilansir Beritasatu, keterwakilan perempuan yang ikut berlaga di pemilihan kepala daerah (pilkada) yang secara serentak dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2015 masih rendah.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan hanya sekitar 7,32 persen atau 123 wanita yang terpilih untuk ikut berlaga di pesta demokrasi tersebut.

Jumlah ini terdiri dari 57 calon bupati dan walikota, dan 66 calon wakil bupati dan wakil walikota. Sedangkan untuk gubernur nol, dan wakil gubernur lima orang. Mereka tersebar di sekitar 100 daerah dari 269 daerah yang mengikuti pilkada serentak.

Menteri PPPA, Yohana Yembise, mengatakan, hingga saat ini budaya patriarki di masyarakat masih kuat, di mana perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua. Ini termasuk salah satu penghambat laju perempuan dalam pilkada tahun ini.

 

Perempuan juga masih terkendala dengan biaya untuk kampanye dan menggalang dukungan. Berbeda dengan laki-laki yang mudah melakukan praktik politik uang, tudingnya.

“Banyak laki-laki terpilih karena berani money politics, tetapi untuk perempuan itu masih sulit. Tapi pertanyaannya, uang dari mana sehingga laki-laki mudah sekali lolos,” kata Yohana seusai membuka Forum Komunikasi Politisi Perempuan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah di Jakarta, Senin (7/12).

Selain itu, kata Yohana, perempuan juga merasa kurang percaya diri, dan belum siap mengalami kekalahan saat pemilihan. Sementara saling dukung antara kaum perempuan juga masih kurang.

Untuk mendorong keterlibatan perempuan, Kementerian PPPA telah menyusun Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2019. Grand design ini, kata Yohana, agar pemangku kepentingan dapat bekerja lebih terencana dan terprogram.

 

Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Sosial dan Budaya Kementerian PPPA, Heru Kasidi, menambahkan, selama ini upaya mendorong keterlibatan perempuan baru dilakukan saat menjelang pemilu atau pilkada.

Tetapi dengan grand design ini, menurut Heru, perempuan dipersiapkan secara sistematis sejak awal dan bersifat jangka panjang. Grand design ini juga berisi pelatihan dan pendidikan politik kepada perempuan.

“Dengan begitu kita harapkan ada pemahaman yang lebih jelas tentang politik, jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya saja. Juga kembangkan kemampuan mereka masuk ke politik, sehingga tidak tiba-tiba masuk jadi caleg, karena pasti sulit adaptasi dan bersaing dengan caleg lain. Jadi harus melalui tahap pendidikan dan pelatihan,” katanya.