Perlukah Kebijakan Bebas Visa Dikaji Ulang?

Perlukah Kebijakan Bebas Visa Dikaji Ulang?

WinNetNews.com - Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pemberian visa" onclick="ga('send', 'event', 'Tag', 'Click', 'Tag bebas visa');">bebas visa kunjungan kepada sejumlah negara. Pemberian bebas visa kunjungan jangan sekadar untuk mengejar target wisata, tapi juga perlu memperhatikan aspek politik, pertahanan, keamanan, budaya, dan ekonomi.

Hal itu dikatakan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Evita Nursanty di Jakarta, Jumat (25/12). Hal itu disampaikan anggota tetap Inter-Parliamentary Union (IPU) Standing Committee on United Nations Affairs itu menyusul rencana pemerintah untuk memperluas negara penerima fasilitas bebas visa menjadi 174 negara.

Menurutnya, pemberian bebas visa kunjungan kepada banyak negara menunjukkan langkah panik pemerintah hanya demi target wisata. Pemerintah, ujar Evita, harus dengan cermat memerhatikan dampak kebijakan itu bagi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia, narkoba, dan terorisme.

 

“Ini bentuk kepanikan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata untuk mengejar target 20 juta wisatawan. Padahal, dari pengalaman Indonesia selama ini, kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) tidak terlalu dipengaruhi oleh bebas visa, tapi ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan kepariwisataan, termasuk strategi pemasaran kita, baik itu promosi dan branding,” ujar politisi perempuan yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (Incca) itu.

Dia mencontohkan, pada 2000, jumlah wisatawan ke Indonesia sebanyak 5 juta orang. Lalu, pada 2008 hanya naik menjadi 6,4 juta dan 2014 menjadi 9,4 juta. Dulu, pada 1983 melalui Kepres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataa, juga ditempuh langkah pemberian bebas visa bagi wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, namun kunjungan wisatawan tidak terlalu naik signifikan, yakni dari 638.901 orang (1983) menjadi sekitar 683.000 orang (1984).

Begitu juga jika dilihat dari perkembangan semester terakhir 2015, ujarnya, atau setelah kebijakan bebas visa itu dilakukan melalui Perpres Nomor 69 Tahun 2015. Kebijakan itu tidak juga memiliki daya ungkit besar bagi peningkatan jumlah wisman.

 

Hingga 2015, kemungkinan jumlah kunjungan wisman hanya sekitar 10 juta. Jumlah itu tidak terlalu mengejutkan dibandingkan data 2014, di mana jumlah wisman mencapai 9,4 juta orang. Evita mengaku heran dengan pemilihan negara bebas visa, yang dinilainya sangat tidak cermat.

Sebab, kata dia, selama ini pasar wisata Indonesia sudah terpola, yakni dari negara-negara ASEAN, Asia, Australia, Eropa, dan Amerika. “Sangat tidak wajar jika negara yang menyumbang hanya 1.000 wisatawan per tahun juga diberikan fasilitas bebas visa kunjungan itu,” katanya.

Dia juga mengeritik kebijakan pemberian waktu kunjungan yang dipukul rata 30 hari. Hal itu, menurut Evita, akan berdampak pada makin banyaknya kasus cyber crime dan narkoba di Indonesia selama 2015 dengan melibatkan banyak orang asing.

“Kalau kita menilai warga negara itu banyak terlibat kriminal di sini, kita bisa juga mempersingkat waktu kunjungan hanya 14 hari,” katanya.

Evita meminta pemerintah untuk memberikan keterangan yang jelas mengenai jumlah negara yang akan diberikan fasilitas bebas visa ke depan. Sebab, apa yang dijelaskan selama ini oleh beberapa pejabat pemerintah berbeda dengan peraturan presiden (perpres).

 

Pada Perpres Nomor 69 Tahun 2015, diberikan bebas visa untuk 45 negara. Kemudian, Perpres Nomor 104 Tahun 2015 diubah menjadi 75 negara. "Lalu, katanya berubah lagi menjadi 174 negara. Jumlah negara itu membingungkan. Coba dijelaskan dengan baik sehingga publik tahu. Terus terang, jumlah 174 itu memang sangat banyak dan kita menjadi terlalu terbuka, tak lagi punya filter awal. Thailand saja yang bergantung pada pariwisata, hanya memberikan beba visa kunjungan kepada 57 negara dan 19 negara masih berbentuk visa on arrival," ujar Evita.

Dikatakan pula, meskipun tidak harus semua negara bebas visa harus resiprokal, namun perlu memperjuangkan asas itu untuk negara-negara yang memang dari pertimbangan politik, ekonomi, dan lainnya sangat menguntungkan bagi Indonesia.

“Jangan menganggap resiprokal itu tidak penting, apalagi sampai dikaitkan dengan pembatasan warga negara kita ke luar negeri. Itu keliru. Upaya resiprokal itu juga untuk mendorong pebisnis dalam negeri untuk menjadi pemain-pemain global,” tuturnya.

(seperti dilansir BeritaSatu)