Skip to main content

Perlukah Kebijakan Ekonomi Khusus Untuk Mencegah PHK?

Perlukah Kebijakan Ekonomi Khusus Untuk Mencegah PHK?
Perlukah Kebijakan Ekonomi Khusus Untuk Mencegah PHK?

WinNetNews.com - Indonesia saat ini tengah terancam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data dari Konfederasi Sarekat Pekerja Indonesia (KSPI), hingga Maret 2016 terdapat beberapa perusahaan pada sektor elektronik, migas, dan automotif yang akan melakukan PHK sebesar 10.000 tenaga kerja.

Pemerintah pun dituntut untuk dapat segera mengeluarkan kebijakan guna menyelamatkan puluhan ribu tenaga kerja yang terancam PHK. Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Destry Damayanti mengungkapkan, pemerintah perlu menggerakkan industri padat karya di berbagai daerah agar dapat menampung tenaga kerja yang terkena PHK.

Pemerintah juga dituntut untuk segera mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang secara khusus mengatur mengenai PHK. Sehingga, puluhan ribu tenaga kerja yang saat ini terancam PHK segera mendapatkan kejelasan status dari perusahaan.

“Ini memang harus cepat di address oleh pemerintah karena kalau tidak bisa berlarut-larut. Paket kebijakan yang arahnya memberdayakan kembali yang sifatnya padat karya dan mempercepat reindustrialisasi di Indonesia. Itu yang sangat penting,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga saat ini belum berencana untuk mengeluarkan paket kebijakan yang mengatur mengenai PHK. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, saat ini pemerintah masih fokus untuk mengeluarkan kebijakan terhadap investasi di Indonesia.

"Bukan bukan (soal PHK), tetapi soal investasi," ujar Darmin saat ditemui di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kamis lalu

(seperti dilansir dari Okezone)

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top