Permen Kini Harus Disetujui Presiden, PKS: Jokowi Tidak Percaya Pada Menterinya
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

Permen Kini Harus Disetujui Presiden, PKS: Jokowi Tidak Percaya Pada Menterinya

Kamis, 26 Agt 2021 | 11:30 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku heran soal peraturan presiden (perpres) yang mewajibkan peraturan menteri (permen) diwajibkan mendapat persetujuan dari presiden.

"Ini aturan yang aneh bin ajaib. Mestinya semua sudah terlewati. Presiden didukung Sekretaris Kabinet, Sekretaris Negara, Kantor Staf Presiden, dan banyak staf khusus," ucap Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Rabu (25/8).

Menurutnya, ada dua hal yang mendasari Jokowi menerbitkan aturan tersebut. Pertama adalah karena pengawasan yang tidak berjalan dengan efektif. Kedua karena presiden yang tidak percaya kepada menterinya.

"Jika masih ada aturan ini, maka bisa dua hal. Selama ini pengawasan tidak berjalan efektif dan kedua presiden tidak percaya pada para menterinya," katanya.

"Publik wajib diberi penjelasan terkait hal ini," sambung Mardani.

Sebelumnya, pihak Istana telah memberi penjelasan mengenai munculnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Dibuatnya Perpres itu diharapkan agar menghasilkan peraturan menteri atau kepala negara yang harmonis.

"Bapak Presiden berkali-kali di dalam sidang kabinet paripurna, di dalam rapat terbatas, beliau meminta kepada seluruh kementerian/lembaga agar hal-hal yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat apabila dibuat peraturan menteri atau pun juga peraturan kepala lembaga, maka harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden," ujar Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...