Permintaan Warga Bukit Duri Saat Persidangan Putusan Normalisasi Sungai Ciliwung

Permintaan Warga Bukit Duri Saat Persidangan Putusan Normalisasi Sungai Ciliwung

WinNetNews.com - Warga Bukit Duri melalui kuasa hukum Vera WS Soemarwi, meminta pada majelis hakim untuk segera memberikan putusan penghentian normalisasi Sungai Ciliwung.

"Para penggugat memohon agar Yang Mulia memutuskan hentikan proyek normalisasi karena sudah kedaluwarsa," ujar Vera saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2016).

Selain itu warga juga meminta majelis hakim mengabulkan gugatan class action mereka.

"Gugatan ini telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Pasal 2 juncto Pasal 3, bahwa gugatan perkara ini dapat diterima," kata dia.

Dalam persidangan tersebut, warga meminta agar tergugat tidak melaksanakan proyek dan tidak melaksanakan proyek pembangunan trase Kali Ciliwung sampai perkara a quo (bersangkutan) berkekuatan hukum tetap.

Warga juga meminta majelis hakim memanggil kembali Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta sebagai tergugat 7 untuk hadir dalam persidangan. Hal tersebut dilakukan karena BPN DKI belum pernah hadir di persidangan sekali pun.

Pihak tergugat dalam kasus ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI, Gubernur DKI Jakarta, Sekda DKI Jakarta, Wali Kota Jakarta Selatan, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Kepala Kantor BPN, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Camat Tebet, Lurah Bukit Duri, Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta.

Pihak yang juga menjadi tergugat adalah Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta, Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda DKI Jakarta, serta Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta.