Permohonan Tidak Relevan, Mahkamah Agung Nyatakan BPN Kalah Lawan Bawaslu

Sofia Citradewi
Sofia Citradewi

Permohonan Tidak Relevan, Mahkamah Agung Nyatakan BPN Kalah Lawan Bawaslu Foto: detikNews

Winnetnews.com - Mahkamah Agung menyatakan tak dapat menerima gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga atas keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perihal adanya pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada pilpres 2019. Dikutip dari Tempo (27/6/2019), juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro mengatakan putusan itu keluar pada Rabu, 26 Juni sore.

"Permohonan tidak dapat diterima. Artinya itu belum menyentuh materi perkara yang dipersoalkan pemohon," kata Andi.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, gugatan itu pernah dilayangkan oleh Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso dan Sekretaris BPN Prabowo-Sandiaga, Hanafi Rais pada 12 Juni 2019.

Dalam salinan amar putusan yang beredar, Mahkamah menyatakan BPN sebagai pihak yang kalah karena permohonannya tidak dapat diterima. Maka dari itu pemohon juga dihukum membayar biaya perkara sebesar Rp 1 juta. Mahkamah juga menyatakan bahwa pokok permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Bawaslu sebelumnya juga tak dapat menerima laporan dugaan pelanggaran TSM yang dilayangkan BPN Prabowo-Sandiaga. Mengacu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, ada sejumlah poin yang menjadi alasan Bawaslu menolak gugatan itu.

Pertama, laporan BPN dianggap belum menunjukkan adanya perbuatan yang dilakukan aparat secara struktural baik pemerintah maupun yang penyelenggara pemilihan umum yang terhubung dengan terlapor, yakni Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Bawaslu juga menyatakan tak menemukan bukti adanya perbuatan sistematis yang dilakukan oleh Jokowi dan Ma'ruf. Dari sisi masif, Bawaslu menyatakan BPN juga tak menyertakan bukti. Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan syarat kecurangan masif setidaknya terjadi di 50 persen dari total jumlah provinsi di Indonesia.

 

Apa Reaksi Kamu?