Perppu Tentang Perlindungan Anak Tunggu Persetujuan DPR

Perppu Tentang Perlindungan Anak Tunggu Persetujuan DPR

WinNetNews.com - Presiden Jokowi telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini belum berlaku jika belum mendapat persetujuan dari DPR.

"Perpu ini dimaksudkan untuk kegentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan," kata Joko Widodo.

Jokowi mengatakan, berupa penambahan sepertiga ancaman pidana, pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Untuk melewati persetujuan DPR, maka DPR harus melakukan rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus) bersama pimpinan DPR dan pimpinan fraksi untuk menentukan Perppu ini dibahas di komisi VIII, gabungan komisi VIII (pemberdayaan perempuan) dan III (hukum), atau cukup di Baleg. DPR juga akan memanggil ahli untuk melakukan pendalaman perppu tentang kekerasan seksual.