Perpres Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Perpres Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek

Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi.

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (1/10/2015), Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek bertugas mengembangkan, mengelola, dan meningkatkan pelayanan transportasi secara terintegrasi di wilayah tersebut dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

Dalam melaksanakan tugasnya harus mengacu kepada rencana induk transportasi Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, dan Bekasi yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden tersendiri. Pembiayaan untuk implementasi rencana induk dapat bersumber dari APBN, APBD, dan pembiayaan lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 ini menegaskan, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek mempunyai fungsi di antaranya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pengembangan pelayanan transportasi di wilayah tersebut.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perhubungan. Sementara Direktur dan Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.

Perpres ini juga menyebutkan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, Menteri Perhubungan dapat membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan atas usul Kepala.

“Personil Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil, Profesional, dan atau Tenaga Ahli,” bunyi Pasal 7 ayat (2) Perpres Nomor 103 Tahun 2015 ini.

Adapun pembiayaan untuk pelaksanaan tugas organisasi Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, menurut Perpres ini, bersumber dari Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan.

Perpres ini juga menegaskan, Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi mulai bertugas efektif paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 22 September 2015 itu.