(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pertamina Caplok PGN Tak Perlu Persetujuan DPR

Rani
Rani

 Pertamina Caplok PGN Tak Perlu Persetujuan DPR
WinNetNews.com - Pemerintah berecana untuk memindahkan sahamnya di PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) ke PT Pertamina (Persero) dengan cara inbreng. Pengalihan saham kepemilikan ini tidak harus melalui persetujuan DPR.

Kementerian BUMN telah menyiapkan skema khusus agar holding BUMN Energi ini bisa berjalan mulus, tanpa perlu pembahasan DPR.

Berdasarkan skema pengalihan saham kepemilikan dengan cara inbreng ini hanya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) saja. Kemudian aset PGN langsung otomatis menjadi milik Pertamina. Setelah itu, nilai saham milik negara di Pertamina akan bertambah.

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur skema tersebut saat ini sedang disiapkan oleh Kementerian BUMN. Peraturan tersebut akan terbit dalam waktu kurang lebih 1 bulan.

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Hambra, mengatakan bahwa persetujuan DPR hanya diperlukan dalan privatisasi BUMN. Skema pembentukan holding dengan cara inbreng adalah cara yang lazim saja, sudah pernah dilakukan pemerintah sebelumnya.

 

Yang memerlukan persetujuan DPR adalah privatisasi. Sebelumnya pemerintah juga pernah melakukan cara ini saat holding BUMN Kehutanan, PTPN III, dan holding pupuk.

Meski begitu, dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan jika ada perubahan kepemilikan saham di perusahaan pelat merah maka harus melalui persetujuan DPR.

Selain itu, Pasal 83 Undang-undang Pasar Modal Tahun 1995 yang diatur lewat Keputusan Ketua Pengawas Pasar Modal No. Kep-85PM/1996 tentang Penawaran Tender, menyebut setiap ada perubahan kepemilikan di perusahaan terbuka maka harus dilakukan penawaran tender.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});