(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Pertamina: Pertamini Sudah Dilarang

Muchdi
Muchdi

Pertamina: Pertamini Sudah Dilarang

WinNetNews.com - Di sejumlah wilayah, terutama di kawasan pemukiman penduduk, bisnis bensin eceran kerap dijumpai. Satu yang terkenal adalah Pertamini, Keberadaannya dianggap mempermudah mereka yang jauh jika harus menjangkau stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) resmi.

Tempat pengisian BBM berukuran kecil ini belakangan banyak beredar, Dengan nama yang mirip-mirip Pertamina. Ada beberapa pihak yang menjual paket tempat pengisian BBM ini dengan harga Rp 2 juta-Rp 3 juta. Pertamina sendiri sudah melarang produk eceran tidak resmi seperti ini. Pelarangan tidak lain karena BBM yang dijual terhitung sebagai produk subsidi.

Muhammad Resa, Asisten Manager Brand Communication PT Pertamina,Jakarta,dilansir dari Merdeka,sabtu,(07/11/2015), mengatakan "Pelarangan bahan bakar yang eceran kan sebenarnya lebih ke bahan bakar yang bersubsidi. Misalnya solar. Kan ada industri-industri juga yang tidak boleh menggunakan bahan bakar bersubsidi. Kalau Dex, Pertamax, kami malah jual yang kemasan. Ada yang kemasan."

 

Dia sendiri mengaku tidak bisa bicara jauh mengenai keberadaan Pertamini. Yang pasti, usaha tersebut tidak melibatkan Pertamina. "Kalau misalnya itu saya enggak tahu dari mana. Itu bukan dari Pertamina," ujarnya yang setelah didesak hanya bisa bicara bahwa ada etika bisnis di tiap daerah yang tidak bisa dibicarakan. Ia juga menyebutkan bahwa penjualan BBM eceran dimungkinkan di suatu daerah atas izin dari pemerintah daerahnya.

Legalitas penjualan bensin eceran ini terkait dengan izin yang diwajibkan menurut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 23 berbunyi bahwa "(Ayat 1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. (ayat 2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas ... (antara lain) Izin Usaha Niaga."

Sanksi pun telah disiapkan bagi para pelanggar. Sanksi tersebut berupa denda paling tinggi hingga Rp 30 miliar, seperti tertulis dalam UU yang sama di Pasal 53.

"Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)."

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});