Skip to main content

Perumahan Harus Memiliki Angkutan Massal Sudah Ada Sejak Zaman Pak Harto

Perumahan Harus Memiliki Angkutan Massal Sudah Ada Sejak Zaman Pak Harto
Perumahan Harus Memiliki Angkutan Massal Sudah Ada Sejak Zaman Pak Harto

Pembangunan pemukiman baru seperti di wilayah Jabodetabek belum diikuti oleh penyediaan moda transportasi dari perumahan sampai ke pusat kota atau ke pemberangkatan moda transportasi massal.

Akibatnya, warga lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti motor dan mobil untuk menuju lokasi kerja. Sedangkan moda transportasi massal KRL Commuter Jabodetabek tak ada penambahan jaringan rel.

Padahal, pada era Pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah daerah dan pengembang wajib menyediakan moda transportasi pendukung atau feeder untuk setiap pembangunan perubahan baru.

"Pada zaman Pak Harto ada contohnya, setiap bangun perumahan baru, wajib ada angkutan ke kota ataupun pasar. Saya masih ingat, Perumnas bangun rumah di Klender, di sana langsung dibuat jalur bus menuju Tanah Abang dan Pasar Senen yang beroperasi sampai tengah malam," kata Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno kepada detikFinance Rabu (15/7/2015).

Kini, setiap pembangunan perumahan baru tidak diwajibkan menyediakan moda transportasi pendukung dari atau ke perumahan.

"Di dalam UU 1/2011 tentang kawasan perumahan pemukiman, hanya wajib menyediakan jalan, fasilitas umum, dan lain-lain. Tidak ada kewajiban menyediakan angkutan umum bagi warga perumahan," ujarnya.

Akibat tidak adanya kebijakan yang memaksa pengembang dan Pemda menyediakan moda transportasi untuk perumahan baru maka setiap pembukaan perumahan baru bisa memicu penambahan kemacetan. Alasannya, warga perumahan memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang aktivitas harian.

"UU harus diubah. Itu yang membuat kemacetan, misal setiap perumahan ada 1.000 rumah maka nanti setidaknya ada tambahan 1.000 kendaraan," sebutnya. (jk)

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top