Peserta Yang Ikut Bela Negara Lebih Bersifat Sukarela

Peserta Yang Ikut Bela Negara Lebih Bersifat Sukarela

WinNetNews.com - Rencana pemerintah untuk mengadakan kewajiban Bela Negara hingga kini kian ramai diperbincangkan. Pekan depan, Presiden Joko Widodo akan melantik 4.500 kader bela negara minggu depan. Ribuan kader tersebut berasal dari 45 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

WinGamers melansir dari detikcom, Setiap kabupaten/kota wajib mengirimkan 100 orang yang berasal dari beragam profesi. Meski begitu, Kementerian Pertahanan selaku perancang program menyatakan, peserta yang ikut bela negara lebih bersifat sukarela.

Baca juga artikel: Orientasi Bela Negara Tidak Harus Merujuk Pada Hankam

"Sukarela dong. Kita jalan saja. Dengar-dengar di daerah malah lebih dari itu (lebih dari 100), siapa yang tidak mau dapat ilmu?" ujar Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan Laksamana Pertama TNI M Faisal, saat dihubungi detikcom, Senin (12/10/2015).

Lokasi dan prasarana untuk pelatihan telah disiapkan oleh Pemda masing-masing. Kementerian Pertahanan juga telah bekerjasama dengan10 kementerian lembaga. MoU dilakukan sejak beberapa bulan lalu.

"Sudah kita siapkan, kita serahkan ke pemerintah daerah, kerjasama dengan TNI dan Polri," terang Faisal.

"Kita sudah melakukan MoU, dengan Kemendikbud, Kementerian Ristek Dikti, Kemeterian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kemenpora, Kemensos, itu kita dalam rangka untuk membentuk kader-kader ke depan," imbuhnya.

 

Sementara itu, hingga kini kemhan masih menggodok Grand Design Bela Negara tersebut. Program bela negara yang akan diluncurkan minggu depan oleh Presiden Joko Widodo ini berpatokan pada UUD 1945 dan UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Direktur Bela Negara Kementerian pertahanan Laksamana Pertama TNI M Fasisal menyebutkan bahwa kementerian pertahanan sedang menyusun Desain Induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).