Peti Mati Berbalut Kain Putih Mampir di Gedung KPK

Peti Mati Berbalut Kain Putih Mampir di Gedung KPK

WinNetNews.com - Sebuah peti mati muncul di depan loby gedung KPK. Disinyalir peti mati berukuran 2 x 0,5 meter tersebut sengaja dikirimkan sebagai bentuk protes rencana revisi undang-undang KPK yang akan dilakukan pemerintah dan DPR RI, tahun depan.

Peti mati yang berbalut kain putih itu bertuliskan kalimat "Revisi Undang-Undang KPK, Pembunuhan KPK". Menurut keterangan yang terdapat di peti mati tersebut, peti itu dikirimkan oleh seseorang yang bernama Bambang Saptono, warga Solo, Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi yang dilansir dari detikcom, Bambang Saptono sang pengirim peti mati tersebut menjelaskan, "DPR RI itu semangat sekali untuk merevisi UU KPK, itu sangat melemahkan KPK. Saya berkeyakinan, jika revisi dilakukan sama saja akan mematikan KPK".

Baca juga artikel: Negeri Malaikat Untuk Para Koruptor

Tak hanya itu, Bambang juga mengutarakan mengapa dirinya mengirimkan peti mati tersebut, sebab Bambang ingin jika pemerintah tidak hanya menunda upaya revisi UU KPK, tetapi pemerintah harus menolak rencana yang dapat membunuh KPK secara perlahan tersebut.

Kemudian, peti mati yang menarik perhatian dan menghebohkan publik tersebut dipindahkan oleh petugas keamanan gedung KPK. Namun, pihak KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kiriman peti mati berbalut kafan putih itu.

Belakangan ini memang mencuat wacana soal revisi Undang-undang KPK yang diusulkan oleh DPR dalam pembahasan dengan Badan Legislasi DPR. Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki membeberkan enam poin penolakan keras RUU KPK usulan DPR. Penolakan tersebut diantaranya terkait penyadapan, penyitaan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Ruki menyebutnya sebagai bentuk pelemahan KPK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tegas menolak RUU KPK lantaran iklim politik tak mendukung. Masyarakat sipil yang terbentuk dalam Koalisi Pemantau Peradilan juga mengkritik tajam. Mereka menjabarkan 11 poin yang dinilai melemahkan kewenangan KPK. Sejumlah kewenangan seperti penyadapan, penyelidikan, penyidikan, penyitaan, dan penuntutan, coba dipangkas melalui rancangan usulan DPR itu.