Pilkada 2020 Bakal Dievaluasi, ini Kata Ketua MPR
Ketua MPR Bambang Soesatyo. [Foto: Liputan6.com]

Pilkada 2020 Bakal Dievaluasi, ini Kata Ketua MPR

Kamis, 19 Des 2019 | 12:05 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah rencananya bakal dievaluasi perihal penyelenggaraannya yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Ketua MPR Bambang Soesatyo ingin memastikan jika pilkada langsung patut dievaluasi karena berkaitan dengan kepastian politik yang terkonsentrasi pada pembangunan ekonomi nasional.

Melansir Beritasatu.com, Bamsoet mengatakan, ritual pemilu 2019 sudah selesai. Agenda berikutnya yang penting adalah bagaimana menata dan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak sampai turun dari 5 persen. Partai Golkar pernah mewacanakan agar pilkada dievaluasi untuk mengetahui manfaat serta mudharatnya.

"Ternyata dalam perjalanannya, kalau kita ingin sebesar-besarnya membangun bangsa ini ke depan, maka seharusnya politik harus dikurangi. Jadi harus lebih kepada mensejahterakan rakyat dengan membangun ekonomi," kata Bamsoet dalam diskusi bertema refleksi akhir tahun 2019, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/12).

Salah satu cara adalah mengurangi dana politik yang begitu besar, terutama di Pilkada. Sejumlah organisasi seperti Nahdatul Ulama (NU) juga menyepakati hal itu dengan menyebut pilkada langsung lebih banyak mudharatnya.

"Karena biaya tinggi, potensi gesekan di masyarakat juga begitu besar dan membahayakan keutuhan bangsa," kata Bamsoet.

"Jangan lupa. Banyak perceraian terjadi akibat Pilkada ini di beberapa daerah. Tinggi tingkat perceraiannya, gara-gara Pilkada. Tetapi saya tak tahu apakah kemudian mereka rujuk kembali. Saya belum ada laporannya.Tapi itulah kira-kira," tambahnya.

Sayangnya, lanjut Bamsoet, yang banyak berkembang di wacana media massa justru soal sistem pemilihan presiden, bukan pilkada. Namun dengan upaya sosialisasi amandemen UUD 1945, mulai tertangkap aspirasi.

Mayoritas mengharap pemilihan langsung tetap dilakukan untuk pemilihan presiden-wakil presiden. Sementara untuk pilkada, masih terpecah-pecah. Ada yang menyetujui pilkada dikembalikan ke DPRD, ada yang tetap berharap pilkada langsung dipertahankan.

"Kita biarkan saja perdebatan itu bergulir sebagaimana mestinya. Nanti kita lihat ke mana arah aspirasi rakyat kita yang menginginkan sistem politik ini, apakah pilkadanya nanti langsung atau tidak langsung," ujarnya.

Ada juga usulan agar yang dilaksanakan adalah pilkada asimetris. Yakni pilkada langsung atau pilkada di DPRD dilaksanakan sesuai penilaian Pemerintah atas indeks demokrasi di wilayah itu. Sebagai Ketua MPR, Bamsoet tak mau banyak berkomentar. Sebab domain pembahasan menyangkut itu ada di DPR.

"Inti yang ingin saya sampaikan adalah semua kembali kepada rakyat melalui partai-partai politik yang menjadi wakil-wakil mereka di parlemen," tandasnya. [beritasatu]

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...