PKS Soroti Megawati Jabat Ketua Dewan Pengarah BRIN: Tidak Ada Dasar Hukum
Megawati (Foto: ANTARA)

PKS Soroti Megawati Jabat Ketua Dewan Pengarah BRIN: Tidak Ada Dasar Hukum

Jumat, 30 Apr 2021 | 14:30 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -   Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menyoroti Megawati Soekarnoputri yang menduduki jabatan Dewan Pengarah Badan Ideologi dan Pembinaan Pancasila (BPIP) dan Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sekaligus. 

"Saya tidak ada masalah person, tapi dari segi struktur mungkin. Pertama, dasar hukum tidak ada," kata Mulyanto dikutip dari CNNIndonesia.com, Jumat (30/4).

Mulyanto menilai aturan yang menyatakan Ketua Dewan Pengarah BPIP menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN pernah tertuang dalam Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang kini telah dihapus dari Prolegnas karena menuai kontroversi.

Selain itu, lanjutnya, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) juga tidak memberikan legalitas Ketua Dewan Pengarah BPIP untuk secara otomatis menjabat Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Menurut Mulyanto, Pasal 5 huruf (a) UU Sisnas Iptek juga hanya bersifat normatif dan tidak ada kalimat yang mmenyatakan kepala BPIP boleh menjadi dewan pengarah BRIN.

"Itu kan hanya normatif, semua UU harus punya tiga dasar UU [yaitu] dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dasar filosofisnya harus bersandar pada haluan ideologi Pancasila. Tidak ada yang namanya BPIP," kata Mulyanto.

"Kalau norma bahwa semua berdasarkan Pancasila, itu wajib itu kan landasan filosofis. Tapi ketika bicara BPIP dia kan lembaga, sangat berbeda itu," imbuhnya.

Mulyanto melanjutkan, membuat jabatan Dewan Pengarah BRIN juga tidak tepat dari segi rasionalitas.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...