Plesetkan Hak Asasi Monyet, Ruhut Sitompul Berlindung di Hak Imunitas DPR

Wahyu

Dipublikasikan 5 tahun yang lalu • Bacaan 1 Menit

Plesetkan Hak Asasi Monyet, Ruhut Sitompul Berlindung di Hak Imunitas DPR
Winnetnews.com – Akibat mulutnya yang tak terjaga akhirnya Ruhut Sitompul harus berhadapan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD karena dilaporkan oleh PP Pemuda Muhammadiyah terkait pelesetannya Hak Asasi Manusia menjadi Hak Asasi Monyet.

Pernyataan kontroversial Ruhut itu dilontarkan saat Rapat Dengar Pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Kapolri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait kasus kematian Siyono.

Saat itu Ruhut seolah membela Densus 88 yang dilaporkan PP Muhammadiyah dan beberapa LSM karena dinilai tidak melakukan prosedur yang benar saat melakukan penangkapan terhadap terduga teroris Siyono.

Ucapan Ruhut ini berbuntut panjang, PP Pemuda Muhammadiyah kemudian menyoal perkataan Ruhut tersebut karena dinilai kurang beretika dan melanggar keadaban publik. Pada hari Jumat 29 April 2016 lalu, PP Pemuda Muhammadiyah melaporkan anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul ke MKD karena diduga melanggar kode etik yang tertuang dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) nomor 17 tahun 2014.

Ruhut pun santai menanggapi hal tersebut, dia yakin posisinya aman, baik sebagai anggota DPR maupun anggota Partai Demokrat. Ruhut berlindung di balik UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

UU MD3 menjamin hak kekebalan hukum (imunitas) yang dimiliki anggota DPR. Para wakil rakyat yang berkantor di Senayan tak dapat dituntut ke pengadilan karena pernyataan mereka yang berkaitan dengan tugas DPR, baik di dalam rapat maupun di luar rapat.

Share This Story

RELATED ARTICLE

Loading interface...