Polemik POP Kemendikbud, Din Syamsuddin: Yang Patut Disalahkan Adalah Jokowi
Foto: Fajar.co.id

Polemik POP Kemendikbud, Din Syamsuddin: Yang Patut Disalahkan Adalah Jokowi

Rabu, 29 Jul 2020 | 13:20 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kini berakhir dengan pro dan kontra. Sejumlah masyarakat menilai kebijakan tersebut tidak berpihak kepada rakyat.

Terlebih lagi,  dua yayasan milik perusahaan besar, yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, dimasukkan ke dalam program tersebut.

Namun menurut  Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin hal itu bukanlah kesalahan Nadiem. 

“Kesalahan bukan pada Nadiem Makarim,” katanya Rabu (29/7).

Menurutnya polemik ini jadi sepenuhnya kesalah Jokowi yang telah menunjuk Nadiem sebagai Mendikbud.

“Yang sangat bersalah dan patut dipersalahkan, serta harus bertanggung jawab, pada pendapat saya, adalah Presiden Jokowi sendiri. Dialah yang berkeputusan mengangkat seorang menteri,” tegas Din.

Din mengutarakan, Nadiem hanya seorang anak muda yang kemungkinan lebih banyak berada di luar negeri sehingga tidak memahami sepenuhnya masalah di dalam negeri.

“Dan hanya memiliki obsesi yang tidak menerpa di bumi,” kata Din Syamsuddin.

Oleh karenanya, Jokowi yang sudah menunjuk Nadiem menjadi menteri sudah selayaknya dibebani pertanggungjawaban.

Terkait keputusan itu, Din pun mempertanyakan mengenai pemahaman Jokowi soal sejarah kebangsaan Indonesia.

“Atau, jangan-jangan Presiden Jokowi sendiri tidak cukup memahami sejarah kebangsaan Indonesia dan berani mengambil keputusan yang meninggalkan kelaziman politik?” tuturnya.

Sebagai informasi, POP Kemendikbud saat ini telah berjalan dan mendapat penolakan dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni PP Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan bangsa Indonesia.

Langkah tersebut kemudian diikuti oleh  PGRI yang kemudian juga angkat kaki dari POP Kemendikbud.

“Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Sebaiknya program itu dihentikan,” kata Din.

Ia menyarankan agar untuk saat ini Kemendikbud lebih berfokus pada penanganan Covid-19 pada sektor pendidikan.

“Lebih baik Kemendikbud bekerja keras dan cerdas mengatasi masalah pendidikan generasi bangsa yang akibat pandemi Covid-19 yang telah, menurut seorang pakar pendidikan, menimbulkan the potential loss bahkan generation loss (hilangnya potensi dan hilangnya generasi),” pungkas Din Syamsuddin.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...