Polisi Intimidasi Sejumlah Jurnalis yang Liput Demo Buruh di Depan DPR

Sofia Citradewi
Sofia Citradewi

Polisi Intimidasi Sejumlah Jurnalis yang Liput Demo Buruh di Depan DPR Foto: Merdeka.com

Winnetnews.com - Empat jurnalis dilaporkan menjadi korban intimidasi aparat kepolisian saat meliput aksi demo buruh menolak revisi UU Ketenagakerjaan yang digelar di depan Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019) siang.

Salah satu korban yang terkena intimidasi ini adalah Syaifullah, jurnalis Vivanews.com. Menurut laporan Tirto.id (16/8/2019), ia diancam polisi akan ikut ditangkap saat tengah merekam aksi polisi yang menggiring buruh ke dalam bus. Saat itu, seorang polisi yang mengenakan baju polo putih kemudian meminta Syaefullah untuk menghapus rekaman video miliknya.

"Aku sudah menjelaskan dari media [wartawan]," kata dia di depan Gedung TVRI, Jumat siang.

Selain itu, Nurul Hidayah, jurnalis foto dari Bisnis Indonesia mengaku mendapatkan hal serupa. Polisi memaksa Nurul untuk menghapus foto-foto aksi polisi dalam menindak para demonstran. Demi mempertahankan hasil jepretan kameranya, ia harus beradu mulut dengan aparat. Alhasil, Nurul malah diancam akan diringkus aparat jika tak menuruti perintah mereka.

Penghapusan foto secara paksa dialami pula oleh Midun, jurnalis foto Jawa Pos. Bahkan insiden tarik baju yang alot pun sempat terjadi sebelum hasil jepretannya dihapus paksa.

"Baju saya ditarik, dihapus fotonya," ujar Midun.

Nasib serupa dialami Galih, wartawan dari Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, media milik pemerintah Indonesia. Polisi menyuruhnya agar tak bertindak sewenang-wenang dan menunggu rilis dari mereka.

"Tunggu rilis. Kamu jangan sewenang wenang. Lu dari tadi, gue tadi hapus foto video lu," tutur Galih menirukan omongan polisi.

Demonstrasi di depan Gedung DPR digelar Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK). Mereka ingin menyuarakan aspirasinya menolak revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Massa aksi menilai revisi itu akan menguntungkan kalangan pengusaha karena mengandung sejumlah deregulasi dalam urusan ketenagakerjaan. Buruh pun menolak wacana fleksibilitas kerja yang dicanangkan di rencana revisi UU Ketenagakerjaan. Fleksibilitas versi pemerintah dinilai mempermudah pengusaha untuk merekrut dan mem-PHK karyawan sesukanya.

Apa Reaksi Kamu?