Skip to main content

Polri Segera Lakukan Gelar Perkara Kasus Ahok

Basuki Tjahaja Purnama
Basuki Tjahaja Purnama

WinNetNews.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi diperiksa oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan penistaan agama. Polri memastikan segera melakukan gelar perkara pada pekan depan.

Ahok saat ini juga berstatus sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta yang dicalonkan oleh PDI perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, dan Partai Hanura. Alhasil, kasus dugaan penistaan agama itu lebih banyak bermuatan politis.

Politisi dari partai pengusung Ahok dalam Pilkada DKI 2017 mendukung gelar perkara itu dilakukan secara terbuka. Sedangkan para politisi dari partai nonpendukung meminta gelar perkara itu dilakukan secara tertutup.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman dari Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa proses hukum di kepolisian tidak pernah dibuka.

Benny mengatakan bahwa penyidikan yang terbuka tidak menghargai prinsip due process of law . Artinya polisi telah mengambil alih kewenangan hakim di pengadilan.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari PKS, Nasir Djamil berpendapat, niat Polri melakukan gelar perkara kasus itu secara terbuka disiarkan media massa perlu dipertimbangkan. Sebab, katanya, penyelidikan maupun penyidikan bersifat rahasia dan sangat independen saat gelar perkara, berdasarkan aturan hukum acara.

“Yang dikhawatirkan ketika ini terbuka melibatkan banyak orang ditonton, penyidik bisa berubah jadi aktris, dan yang diperiksa bisa perankan dirinya sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat,” ujar Nasir Djamil di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/11).

Maka itu, dirinya meminta Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian untuk mempertimbangkan kembali niat melakukan gelar perkara secara terbuka. “Yang kami inginkan secara transparan bukan seperti itu,” katanya.

Nasir melanjutkan, transparan itu artinya tidak menutup-nutupi bukti yang ada. “Jangan sampai yang seharusnya ada dihilangkan. Tidak ada malah dimunculkan, atau tidak berusaha dicari atau digali lebih dalam, transparan itu bagaimana semua bukti yang sudah ada dihadirkan dalam gelar perkara,” katanya.

Anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Teuku Taufiqulhadi, menilai dalam asas hukum diperkenankan dilakukan gelar perkara secara terbuka. Termasuk dalam konteks dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top