Polri Ungkap 102 Kasus Penyelewengan Dana Bansos, Sumut Terbanyak
Ilustrasi bansos. (Foto: Riau Pos)

Polri Ungkap 102 Kasus Penyelewengan Dana Bansos, Sumut Terbanyak

Selasa, 28 Jul 2020 | 12:00 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Satgas Khusus yang dibentuk Polri mengungkapkan adanya 102 kasus berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di seluruh Indonesia. Sejumlah kasus tersebut saat ini ditangani oleh  Satgassus di 20 kepolisian daerah (Polda).

"Data yang diterima, terdapat 102 kasus penyelewengan bantuan sosial. Kasus-kasus tersebut ditangani Satgassus di 20 Polda," kata  Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Awi Setiyono di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (28/7).

Rinciannya, dari 102 kasus, Polda Sumut menangani sebanyak 38 kasus, Polda Jabar menangani 18 kasus, Polda Riau menangani 7 kasus. Setelahnya ada Polda Jatim dan Polda Sulsel yang masing-masing menangani 4 kasus. Lalu Polda Sulteng, Polda NTT dan Polda Banten yang masing-masing menangani 3 kasus.

Polda Sumsel dan Polda Malut masing-masing menangani 2 kasus, kemudian dengan penanganan satu kasus ada Polda Kalteng, Polda Kepri, Polda Sulbar, Polda Sumbar, Polda Kaltara, Polda Lampung, Polda Papua Barat, Polda Kalbar dan Polda Papua.

Dari hasil penyelidikan, sejumlah alasan mendasari penyalahgunaan bansos" onclick="ga('send', 'event', 'Tag', 'Click', 'Tag dana bansos');">dana bansos tersebut antara lain  pemotongan dana dan pembagian tidak merata, pemotongan dana sengaja dilakukan perangkat desa dengan maksud asas keadilan bagi mereka yang tidak menerima (hal tersebut sudah diketahui dan disetujui penerima bantuan).

Ada pun motif lain pemotongan dana untuk uang lelah, pengurangan timbangan paket sembako, serta terakhir tidak adanya transparansi kepada masyarakat terkait sistem pembagian dan dana yang diterima.

Dalam keterangan sebelumnya, Polri sempat mengumumkan pada 21 Juli 2020 tercatat sebanyak 92 kasus dugaan penyelewengan dana bansos di seluruh Indonesia.

Terkait maraknya kasus ini, Presiden Jokowi meminta untuk penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas. Jokowi ingin penegak hukum lebih mengedepankan pencegahan ketimbang melakukan penindakan.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...