Potensi Money Politic Masih Tinggi, Ini Imbauan Bawaslu
Ilustrasi parktik politik uang. [Foto: Perludem]

Potensi Money Politic Masih Tinggi, Ini Imbauan Bawaslu

Selasa, 8 Okt 2019 | 10:35 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Praktik politik uang masih menjadi persoalan utama dalam gelaran kontestasi politik, seperti Pemilu maupun Pilkada. Tak hanya itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan potensi kekerasan dan intimidasi juga disinyalir menjadi pelanggaran utama, khususnya jelang Pilkada Serentak 2020.

Potensi itu biasanya tidak hanya terjadi saat kampanye terbuka, tetapi seluruh proses tahapan sejak awal hingga selesai pelaksanaan Pilkada. Hal ini diungkapkan anggota Bawaslu, Firtz Edward Siregar.

Fritz menambahkan, pelanggaran lain yang berpotensi terjadi antara lain politik identitas, black campaign, bahkan ‘bisikan’ di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun, politik uang justru mendominasi pelanggaran dalam Pemilu.

Fritz mengatakan, praktik politik uang bisa dilakukan secara sembunyi, langsung, atau terang-terangan. Selain itu, praktik haram itu juga bisa dilakukan saat sebelum atau sesudah hari pemungutan suara.

“Tidak mesti di hari pemungutan suara,” beber Fritz, Senin (7/10), seperti dilansir Fajar Indonesia Network (FIN).

Fritz melanjutkan, Bawaslu juga mengawasi ketat potensi pelanggaran berupa pemalsuan dokumen, penggunaan fasilitas negara, dan kampanye di luar jadwal. Atas banyaknya potensi pelanggaran saat Pilkada, Fritz mengimbau agar masyarakat ikut berperan serta dalam mengawal Pilkada di daerahnya masing-masing. Pasalnya, Pilkada merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sehingga, demi kesuksesan Pilkada perlu dukungan berbagai pihak.

Sementara itu, akademisi Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan, adanya praktik money politic dalam Pemilu di Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Bahkan sebagian masyarakat menganggap jika hal tersebut sudah biasa.

“Padahal dalam menentukan pemimpin yang berintegritas, diperlukan proses yang jujur. Inilah yang kadang sudah dipahami menjadi hal yang umum. Masyarakat harus pro aktif dan secara tegas menolak,” terang Ujang di Jakarta, Senin (7/10).

Ujang yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menambahkan, jika pemimpin dihasilkan dengan proses yang curang, besar kemungkinan jika pemimpin terpilih melakukan praktik korupsi. Ujang mengimbau, jika praktik politik uang maupun hal yang dilarang seharusnya dipahami baik peserta pemilu maupun pemilih.

“Karena itu, panitia pengawas (panwas) Ad hoc (sementara) untuk Pilkada Serentak 2020 diminta meningkatkan kualitas. Baik yang telah menjadi panwas Ad hoc pada Pemilu 2019 maupun yang baru pertama melaksanakan tugas,” sambungnya.

Ketua Bawaslu, Abhan mengingatkan, perlunya peningkatan pemahaman pengawas Ad hoc yang baru terpilih dengan memberikan bimbingan teknis yang setidaknya dilakukan dua kali. Yang pertama dilakukan saat pelantikan, dan bimtek kedua digelar saat mendekati hari tenang jelang Pilkada Serentak 2020.

“Hal itu penting untuk memastikan panwas Ad hoc benar-benar memahami tugas, wewenang, dan kewajibannya saat melaksanakan tugas,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, jika rekrutmen berhasil memilih anggota panwas Ad hoc yang baik, maka sebagian tugas pengawasan sudah terlaksana dengan baik.

“Mereka akan menentukan kualitas pengawasan dalam Pilkada Serentak 2020,” jelas Abhan.

Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin berharap, Bawaslu hingga tingkat kabupaten/kota bisa meningkatkan kompetensi pegawas Ad hoc. Karena itu, dia berkeyakinan, perlu memberikan pemahaman yang cukup dengan menggunakan media yang tepat.

“Bawaslu juga harus menggunakan teknologi dalam menjalankan tugasnya,” tutupnya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...