PPATK dan KPK Siap Bantu Bawaslu Cegah Politik Uang

PPATK dan KPK Siap Bantu Bawaslu Cegah Politik Uang

Jumat, 19 Agt 2016 | 13:47 | Gunawan Wibisono
WinNetNews.com - Saat ini unsur Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) hanya melibatkan tiga institusi yakni Polri, Kejaksaan dan Bawaslu. Tapi dalam upaya memberantas praktik politik uang di pilkada maupun pemilu, Bawaslu juga membuka peluang untuk melibatkan intitusi lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‎"Misalnya Bawaslu tidak bisa melihat rekening seseorang terkait persoalan transaksi keuangan, maka Bawaslu bisa saja meminta kepada PPATK. Kan selama ini kami punya MoU dengan lembaga itu‎," kata Komisioner Bawaslu, Nasrullah di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (19/8).

Dia melanjutkan, hal demikian juga berlaku dengan KPK. Menurutnya, pelibatan KPK diperlukan lantaran sejauh ini Bawaslu tak memiliki kewenangan dalam hal pidana khusus berkaitan dengan praktik politik uang.

Nasrullah mengatakan, gakumdu menjadi unsur yang sangat vital dalam memerangi tindakan politik uang. Menurutnya, selain memiliki fungsi pencegahan dan penindakan, keberadaan unsur ini juga telah diatur dalam undang-undang.

"Harus dibuat satu atap. Jadi tak ada alasan tak satu atap kita terintegrasi kesatuan dalam hukum pemilu itu," pungkasnya.

 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...