Prahara Anggaran DKI 2020, Gerindra Curigai Ada Pihak yang Niat Jatuhkan Anies

Sofia Citradewi
Sofia Citradewi

Prahara Anggaran DKI 2020, Gerindra Curigai Ada Pihak yang Niat Jatuhkan Anies Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (1/11/2019). Foto: KOMPAS.COM/Nursita Sari

Winnetnews.com - Anggaran Pemprov DKI untuk tahun 2020 belakangan jadi sorotan publik. Bocornya anggaran ‘siluman’ tersebut sebelum berlangsungnya proses pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 bersama DPRD DKI, dinilai sejumlah politisi sebagai adanya upaya segelintir fraksi di DPRD DKI yang ingin memecah konsentrasi Pemerintahan Provinsi (Pemprov) DKI dalam menjalankan roda pemerintahan terkait anggaran DKI 2020. Salah satunya datang dari anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif.

Syarif menilai, terkait pengunduran diri dua Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta membuktikan ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menyerang Gubernur DKI Jakarta lewat cara tersebut.

"Justru Pak Anies mampu mengatasi lebih dari prediksi publik, Pak Anies mampu mengatasi itu. Menurut saya kan Pak Anies bilang di Youtube tanggal 23 Oktober, kemarin. Saya tujuh hari sebelum soal lem aibon dan lain-lain sudah menyisir, dan memotong anggaran itu, saya di dalam ruangan bersama jajaran, saya tidak perlu memperumit masalah, saya ingin menyelesaikan masalah kan begitu. Berarti Pak Anies mampu, ya kan," kata Syarif, pada Sabtu (2/11).

Melansir Okezone.com (3/11), Syarif mengatakan pengunduran diri dua Kepala SKPD tersebut adalah suatu hal yang wajar dan membuktikan keduanya memiliki jiwa profesionalitas dalam bekerja, dimana jika sudah menyadari adanya ketidakmampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi, sudah seharusnya mengundurkan diri untuk digantikan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya yang lebih kompeten.

"Menunjukkan kinerja yang tidak mampu bekerja kemudian mengundurkan diri. Yang saya ketahui ada rekam jejaknya. Mereka bermasalah, salah satu pemicunya itu (kelalaian input data). Bappeda kan punya tupoksi leading sector untuk menyusun KUA-PPAS perencanaan semua masing-masing SKPD. Ketika ada kejanggalan seperti itu baru terjadi polemik, yang diminta pertanggung jawaban tentu yang punya kewenangan itu, ya Pak Hendra," ujar Syarif.

Ia pun menambahkan, prahara anggaran DKI 2020 yang menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, bukanlah suatu permasalahan yang mesti dibesar-besarkan, sebab KUA- PPAS merupakan mekanisme awal dalam menentukan anggaran DKI menjadi RAPBD

Jika ada temuan dana ‘siluman’ alias tidak masuk akal, maka itu tugas dari anggota dewan untuk bersama-sama mencarikan solusi, bukan membukanya di media sosial seolah ada permainan di dalam rancangan anggaran DKI 2020.

"Nanti kita tunggu, katanya Pak Anies kan ada Tim Ad Hoc, akan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dua pejabat itu, kita tunggu saja, apakah nanti terkait dengan kelalaian penganggaran atau tidak, kita tunggu Tim Ad Hoc bekerja. Cuma sayang, tim Ad Hoc setelah disurati, mau diperiksa jam 10 lalu jam 2 pengunduran diri," tandasnya.

Apa Reaksi Kamu?