Pramono Anung Komentari Surat Dari BJ Habibie

Fellyanda Suci Agiesta
Fellyanda Suci Agiesta

Pramono Anung Komentari Surat Dari BJ Habibie

WinNetNews.com - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pemerintah menjadikan catatan dan mempertimbangkan masukan yang diberikan oleh mantan Presiden RI BJ. Habibie dan Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (Komnas PP) dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati 4 terpidana narkoba dari rencana semula 14 terpidana. Namun hanya Kejaksaan Agung yang mempunyai kewenangan untuk itu.

“Jaksa Agung lah yang mempunyai kewenangan untuk itu, dan saya tadi sudah berkomunikasi secara langsung dengan Jaksa Agung, kenapa 4 orang. Ini adalah hal yang menjadi tanggung jawab hal yang bisa dijelaskan secara langsung oleh Jaksa Agung,” kata Pramono kepada wartawan, di ruang kerjanya lantai II Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Jumat (29/7) siang.

Jaksa Agung sudah menyampaikan kepada publik tentang alasan-alasan yang ada sesuai dengan masukan yang diberikan oleh Jampidum (Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum) yang ada di lapangan yang bertanggung jawab secara langsung.

“Maka dengan demikian, sekali lagi masukan-masukan itu tentunya menjadi pertimbangan dan sekarang ini mengenai jumlah dan sebagainya, apakah hanya 4 atau masih ini (10 terpidana lainnya), sepenuhnya kewenangan itu ada pada Jaksa Agung,” tegas Pramono.

Mengenai surat mantan Presiden RI BJ Habibie yang meminta agar tidak dilaksanakan eksekusi hukuman mati, Pramono Anung mengemukakan, bahwa ini hanya mekanismenyai. Ia meyakini, Habibie sudah mengetahui hal tersebut, bahwa pelaksanaan eksekusi terpidana mati merupakan kewenangan Jaksa Agung.

 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});