Presiden Harus Bisa Mengatur Dinamika Politik

Presiden Harus Bisa Mengatur Dinamika Politik

Sabtu, 16 Jan 2016 | 14:52 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Politikus Partai Amanat Nasional Tjatur Sapto Edy berpendapat Presiden Joko Widodo harus piawai mengatur stabilitas politik pemerintahannya. Hal itu ia sampaikan menyikapi situasi terbaru di mana hampir seluruh partai politik kini merapat ke pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Menurut Tjatur, pemerintahan tidak akan berjalan stabil apabila terlalu banyak partai politik yang berada di luar pemerintah dan menjadi pengawas. Namun politik oligarki akan lahir jika sebagian besar partai politik berada di dalam dan mendukung pemerintahan.

"Maka keseimbangan menjadi seni yang harus dimiliki Presiden Jokowi," ujar Tjatur Sapto Edy di Jakarta.

Menurut Tjatur, sinyal dan perubahan resmi sikap sejumlah partai politik saat ini merupakan dinamika yang biasa terjadi. Oleh karena itu dia menekankan kejelasan resolusi konflik yang menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya konsolidasi Jokowi bersama partai politik.

"Manakala parpolnya sehat dan resolusi konfliknya jelas, itu prestasi buat pemerintah dalam berkonsolidasi demokrasi," kata dia.

 

Penilaian serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon. Dia mengatakan sistem pemerintahan oligarki akan muncul apabila seluruh partai politik mendukung dan berada di dalam pemerintahan. Partai Gerindra, kata dia, akan tetap berada di luar pemerintahan.

"Bahaya jika semua partai mendukung pemerintah. Yang salah jadi benar. Yang benar jadi salah. Karena ada oligarki politik," ujar Fadli Zon.

Fadli Zon berpendapat dinamika yang terjadi saat ini merupakan dampak adanya intervensi pemerintah ke partai politik. Hal itu berkaitan dengan pecahnya kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Fadli mengatakan partai politik memiliki kewenangan seutuhnya dalam menentukan posisi di pemerintahan, dan pemerintah tidak boleh campur tangan dalam pengambilan keputusan posisi partai politik.

 

"Pemerintah tidak boleh mengobok-obok dan memecah partai politik, k‎emudian memaksa ‎parpol untuk mendukung pemerintah. Itu berbahaya dan merusak demokrasi," kata Wakil Ketua DPR itu.

Dualisme di tubuh Partai Golkar terjadi sejak 2014 lalu. Usai menggelar musyawarah nasional di Jakarta, pihak Agung Laksono memihak dan akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

Sementara Aburizal Bakrie mengatakan jajarannya memberikan dukungan ke pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Hal itu disampaikannya usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin pekan ini.

Selain Golkar, sinyalemen dukungan ke pemerintah turut ditunjukkan oleh PKS. Desember tahun lalu, Presiden PKS Sohibul Iman turut menyambangi Presiden Jokowi di Istana. Sohibul mengatakan kedatangannya itu merupakan silaturahmi sebagai kepengurusan baru PKS.

Namun ebelum menutup Rapat Koordinasi Nasional hari ini, Kamis (14/1), Sohibul menegaskan partainya akan tetap bergabung dengan KMP di luar pemerintahan.

Sementara PAN secara resmi mendeklarasikan dukungannya ke pemerintahan Jokowi-JK pada 2 September 2015.

(seperti dilansir Berita Satu)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...