Presiden Jokowi Apresiasi Kinerja Perangkat Negara

Presiden Jokowi Apresiasi Kinerja Perangkat Negara

Selasa, 16 Agt 2016 | 14:46 | Fellyanda Suci Agiesta
WinNetNews.com - Presiden Joko Widodo mengapresiasi peran lembaga-lembaga negara yang dalam setahun terakhir ini telah bersinergi dengan pemerintah dengan sangat baik. Presiden berharap sinergi itu bisa dilanjutkan, dan saling memperbaiki diri agar masing-masing lembaga negara bisa semakin dipercaya oleh rakyat.

Saat menyampaikan pidato di depan Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD-RI, Jakarta, Selasa (16/8) pagi, Presiden Jokowi memulai dengan memberikan apresiasi kepada MPR RI yang terus memperluas sosialisasi, pengkajian, dan penyerapan aspirasi masyarakat tentang implementasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Untuk DPR, Presiden Jokowi memberikan apresiasi atas upayanya dalam memegang amanah Undang Undang Dasar 1945 untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Presiden juga memberikan apresiasinya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sejak tahun 2015, telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam pelaporan keuangan Pemerintah.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diapresiasi Presiden Jokowi karena telah berpartisipasi aktif pada penetapan berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan peningkatan kualitas pemilihan kepala daerah, percepatan pembangunan perbatasan negara, serta perlindungan sosial.

Presiden Jokowi juga memberikan apresiasi atas peran Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial dalam mendukung percepatan konsolidasi demokrasi berlandaskan hukum yang berkeadilan.

Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan kinerja penanganan perkara yang konsisten dengan standar yang telah ditetapkan. Ia menguraikan, pada kurun waktu Agustus 2015 hingga Juli 2016, Mahkamah Konstitusi telah menerima 244 permohonan perkara konstitusi.

Berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang, menurut Presiden, Mahkamah Konstitusi telah memberikan legal policy baru yang mengandung dimensi kepastian, kebenaran, dan keadilan konstitusi. Sedangkan menyangkut perkara perselisihan pilkada serentak, Mahkamah Konstitusi telah memutus 151 perkara pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dari total 268 pilkada.

Meski demikian, Presiden Jokowi mengajak para pimpinan dan anggota lembaga negara untuk terus bersinergi, untuk terus mendengar kritik masyarakat, dan terus memperbaiki diri agar lembaga kita semakin dipercaya oleh rakyat.

“Marilah kita jadikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai inspirasi kita untuk memenangkan persaingan, untuk memenangkan kemanusiaan, untuk meraih kemajuan bersama,” pungkas Presiden.

 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...