Skip to main content

Presiden Teken PP Penurunan Tarif Pajak Penghasilan

Presiden Teken PP Penurunan Tarif Pajak Penghasilan
Presiden Teken PP Penurunan Tarif Pajak Penghasilan

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka.

PP yang diteken pada 3 Agustus lalu itu bertujuan untuk meningkatkan peran pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta kepemilikan publik di perseroan terbuka.

“Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5 persen lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri,” demikian bunyi Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 77 Tahun 2015.

Penurunan tarif Pajak Penghasilan diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka setelah memenuhi persyaratan paling sedikit 40 persen dari jumlah keseluruhan yang disetor untuk diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Saham harus dimiliki paling sedikit 300 pihak dan masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5 persen dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh.

Ketentuan sebagaimana dimaksud harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

Adapun ketentuan yang dalam PP sebelumnya menyebutkan, ketentuan mengenai tarif Pajak Penghasilan badan sesuai dengan PP No. 77 Tahun 2013 berlaku sejak Tahun 2013 dihapus.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pengawasan pemberian penurunan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, menurut PP ini, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2015 yang telah diundangkan pada 4 Agustus 2015.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top