(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Raja Dangdut Tolak Revisi UU KPK Lewat Dendangan Lagu

Rani
Rani

Raja Dangdut Tolak Revisi UU KPK Lewat Dendangan Lagu

WinNetNews.com - Revisi Undang-Undang KPK sangat mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Sebagian besar menolak adanya rencana Revisi UU KPK yang disinyalir mampu melemahkan kedudukan KPK dan membatasi ruang gerak lembaga ini untuk melakukan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Kini Revisi Undang-Undang KPK ini telah masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Sikap pemerintah yang dinilai sebagai upaya pembubaran KPK secara perlahan ini dianggap kurang tepat, di tengah kondisi situasi Bangsa yang sedang dikepung asap, masalah kesulitan ekonomi, dan berbagai rentetan masalah lainnya.

Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman), Rhoma Irama juga melihat ada upaya nyata untuk melemahkan KPK melalui revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 ini.

"Ada 2 hal yang saya lihat sebagai pelemahan KPK. Pertama, penyadapan harus izin kejaksaan, kan ini signifikan untuk KPK demi kerja dengan benar.Kemudian, ada pembatasan waktu bagi KPK dan ini pelemahan KPK," kata Rhoma yang WinGamers lansir dari liputan6 pada, Senin (12/10/2015).

Pria yang mendapat julukan si Raja Dangdut ini juga mengatakan bahwa partainya akan berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan KPK sebagai lembaga superbody. Menurutnya, hanya KPK yang terbukti efektif dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Langkah yang akan dilakukan si Raja Dangdut ini adalah dengan cara membawakan lagu yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Seperti yang diungkapkan Rhoma dalam situs Liputan6, "Nanti saat deklarasi nasional dan pelantikan DPP Partai Idaman, saya akan bawakan lagu yang ada kaitan dengan pemberantasan korupsi".

 

Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai revisi Undang-Undang KPK yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2015 telah menjadi tanda akan terjadinya kiamat pemberantasan korupsi. Sebab, dalam draf revisi undang-undang tersebut diatur 'umur' KPK hanya 12 tahun.

"Pasal 5 dan Pasal 73 Revisi UU KPK ini menyebutkan secara spesifik bahwa usia KPK hanya 12 tahun sejak revisi UU KPK disahkan. Ini adalah kiamat pemberantasan korupsi, bukan hanya bagi KPK tapi juga Bangsa Indonesia," kata anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho di Jakarta, Rabu 7 Oktober 2015.

"Pembubaran KPK secara permanen melalui revisi UU KPK yang disahkan, akan menjadi lonceng peringatan yang baik untuk koruptor, tapi jadi penanda datangnya kiamat bagi publik dan upaya pemberantasan korupsi," lanjutnya.

Emerson berpendapat, ini bukan kali pertama upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi UU KPK. Terhitung sudah 2 kali upaya revisi UU KPK ini dilakukan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});