Ramai-Ramai Maju Pilkada, ini Saran DPR Bagi Legislator di Daerah

Khalied Malvino
Khalied Malvino

Ramai-Ramai Maju Pilkada, ini Saran DPR Bagi Legislator di Daerah Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin. [Foto: jurnas.com]

Winnetnews.com - Semakin dekatnya Pilkada 2020, sejumlah anggota legislatif rupanya banyak yang memperjuangkan suara rakyat dengan tekat melalui jalur Pilkada, menjadi kepala daerah. Hal tersebut tampak terlihat di sejumlah daerah, banyak anggota DPRD yang memberanikan diri maju di Pilkada.

Menjawab tantangan tersebut, Komisi II DPR berencana merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau UU Pilkada. Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin mengatakan jika ada anggota legislatif di daerah, agar tak perlu mundur dari jabatan jika hendak menjadi calon kepala daerah (cakada).

"Tentang usulan bahwa akan ada dilakukan pilkada langsung, kemudian dengan usulan berkaitan dengan anggota DPR yang maju tidak perlu mundur, harus cuti, itu sedang dibahas semua," kata Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11) seperti dikutip Detik.com.

Sebelum menyinggung soal usulan terebut, Azis mengatakan revisi UU Pilkada harus menunggu hasil evaluasi sistem pilkada langsung. Azis menyebut Fraksi Golkar juga akan mengkaji sistem pilkada langsung.

"Ya evaluasi pilkada ke depan tentu pembahasan teknisnya kan ada di komisi, Komisi II. Golkar juga tadi malam dalam rapimnas itu meminta kepada fraksi untuk mengkaji dan nanti kemudian dibahas secara detail dengan DPP Partai Golkar," ucap dia.

Untuk diketahui dalam UU Pilkada, ada aturan mengenai anggota dewan harus mundur jika hendak berkompetisi di pilkada. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 7 ayat 2 huruf s dan berbunyi 'menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta'.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut, revisi UU Pilkada dapat dilakukan dengan sistem paket. Artinya, revisi UU Pilkada akan berjalan bersamaan dengan UU lainnya yang terkait.

"Karena itu nanti bisa satu paket, misalnya kita mau merevisi UU Pemilu, ya nanti akan rentetannya revisi UU Partai Politik. Kalau kemudian kita merevisi UU Pilkada, rentetannya adalah revisi UU Pemerintahan Daerah, revisi UU Pemerintahan Desa," ungkap Doli di Kompleks Parlemen, Kamis (14/11). [dtc]

Apa Reaksi Kamu?