Ramai Tuntutan Minta Jokowi Mundur, PDIP: Tidak Mudah Menurunkan Presiden Pilihan Rakyat
Foto: Tribunnews

Ramai Tuntutan Minta Jokowi Mundur, PDIP: Tidak Mudah Menurunkan Presiden Pilihan Rakyat

Rabu, 14 Okt 2020 | 14:15 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Politisi PDIP Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai kalimat "Mosi Tidak Percaya" yang diserukan pengunjuk rasa dalam aksi menolak omnibus law UU Cipta Kerja tidak relevan karena Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan parlementer, melainkan presidensial.

"Mosi tidak percaya ini berlaku di negara dengan sistem pemerintahan parlementer. Sedangkan Indonesia menganut sistem presidensial, bukan parlementer," kata anggota Komisi I DPR RI itu dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (14/10).

Ia menegaskan kalimat tersebut juga tidak akan dapat melengserkan Presiden Jokowi, karena dalam  sistem presidensial punya mekanisme berbeda dari sistem parlementer untuk melengserkan kepala pemerintahan.

"Tidak mudah menurunkan presiden pilihan rakyat. Proses pemakzulan presiden cukup sulit," ujar Hasanuddin.

Menurutnya, mosi tidak percaya dalam politik merupakan pernyataan tidak percaya dari DPR terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebut berkaitan dengan  hak-hak DPR pasal 77 ayat 1 UU 27/2009, yakni interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

"Mosi tidak percaya merupakan dari hak DPR untuk menyatakan pendapatnya atas ketidakpercayaan kepada pemerintah," tuturnya.

Sementara itu, menurut Hasanuddin, dengan konfigurasi koalisi partai politik saat ini proses pemakzulan presiden nyaris tak mungkin. Jika memang terjadi, ia mengatakan mekanismenya sesuai dengan UU MD3 pasal 79 ayat 4 yaitu DPR harus menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di dalam atau di luar negeri, terdapat dugaan presiden dan/atau presiden melakukan pelanggaran hukum atau penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, maupun tindakan tercela.

Jika ada aspirasi menurunkan presiden lewat tindakan anarksi di jalan, Hasanuddin menegaskan hal tersebut melanggar UU bahkan dapat dikenakan tindakan pidana makar.

"Inilah demokrasi yang kita sepakati dan menjadi kesepakatan nasional yang harus kita taat bersama," demikian TB Hasanudin.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...