Rapikan Aset, BI Gandeng Kejagung

Rapikan Aset, BI Gandeng Kejagung

WinNetNews.com - Nota kesepakatan dengan Kejaksaan Agung RI dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan antara keduanya, telah di tanda tangani oleh Bank Indonesia ( BI ).

Kesepakatan ini memiliki beberapa ruang lingkup di antaranya ada bantuan dari Kejaksaan Agung dalam rangka pemulihan aset-aset yang seharusnya menjadi hak Bank Indonesia namun sampai sekarang masih dimiliki pihak lain, hal ini dijelaskannya oleh Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo.

Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, di lansir dari Liputan6,Kamis (5/11/2015), Mengatakan "Dari tahun 1992 kita itu belum berhasil mengamankan pemulihan aset kita itu, ternyata setelah kita review kita memang belum ada kerjasama dengan Kejaksaan Agung yang sebetulnya lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang itu."

Baca Juga : Pertumbuhan Ekonomi, BI Yakin Berkisar 4,7 Persen - 5,1 Persen

Agus menuturkan, setidaknya ada 713 persil aset yang sampai saat ini belum bisa menjadi hak Bank Indonesia sejak 1992. Padahal pada 1992 itu, Mahkamah Agung sudah memutuskan penyerahan pengelolaan aset dari Lee Darmawan Kertarahardja Harianto kepada Bank Indonesia.

 

Aset-aset yang masih bersengketa tersebut, Agus menuturkan memiliki status yang beragam. Ada aset yang sampai saat ini surat kepemilikannya masih atas nama orang lain, ada aset yang masih dalam bentuk girik, bahkan masih ada aset yang diduduki oleh orang-orang yang tidak berwenang.‎

"Untuk itu kami kerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memperoleh langkah hukum yang benar demi penyelesaian daripada aset atau kegiatan terkait tugas dan fungsi Bank Indonesia," ujar Agus.

Selain itu, ruang lingkup kesepakatan ini juga pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Tidak hanya itu, nantinya Bank Indonesia dan Kejaksaan Agung juga akan saling melakukan pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).‎

 

"Saya harapkan dengan penandatanganan kerja sama ini maka pemulihan aset Bank Indonesia dapat segara dikoordinasikan dan dioptimalkan sehingga manfaat kerja sama dapat dirasakan maisng-masing pihak," kata Jaksa Agung Prasetyo.

Adapun nota kesepakatan ini berlaku dalam jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.