Ratna Sarumpaet Mengaku Petugas Dishub Tidak Meminta Maaf Kepadanya
Sumber foto : Istimewa

Ratna Sarumpaet Mengaku Petugas Dishub Tidak Meminta Maaf Kepadanya

Kamis, 5 Apr 2018 | 01:42 | Oky

Winnetnews.com - Insiden didereknya mobil aktivis Ratna Saraumpaet berbuntut panjang. Video kejadian di Taman Tebet pada Selasa, 3 Maret 2018, sempat viral.

Agar mobilnya dilepas, Ratna menelepon staf Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tiga jam kejadian, mobil Ratna dikembalikan.

Ratna mengatakan pada Selasa pukul 11.00 sejumlah petugas Dishub datang dan mengembalikan mobil yang sebelumnya diderek di kawasan Taman Tebet, Jakarta Selatan. Namun, Ratna meminta stafnya yang menemui petugas tersebut.

Dari laporan staf Ratna, petugas itu datang karena disuruh atasannya untuk mengembalikan mobil. Saat itu, Ratna mengira bahwa petugas itu juga menyampaikan permintaan maaf.

“Dia ketemu sama anak buah saya, tetapi apakah dia minta maaf sama anak buah saya, saya enggak tahu, tetapi dia mengatakan kepada staf saya bahwa dia diminta untuk ketemu saya makanya asumsi saya, saya pikir dia mau minta maaf,” ujar Ratna dikutip dari Kompas, Rabu (4/4/2018).

Sebelum mobil dikembalikan, Ratna mengaku menghubungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Namun, telepon itu diangkat oleh staf Anies. Kepada staf tersebut, Ratna meminta agar mobil miliknya dikembalikan sekaligus mendapat permintaan maaf dari pejabat Dishub DKI yang dinilainya melakukan tindakan sewenang-wenang.

Sementara itu, Gubernur Anies Baswedan mengatakan dirinya akan memanggil staf gubernur yang mengembalikan mobil Ratna Saraumpaet tanpa mengikuti standar prosedur. Bila terbukti bersalah, kata Anies Baswedan, stafnya itu akan ditindak dan dilakukan pendisiplinan.

“Jadi, bekerja itu bukan karena rasa takut. Kami berdua (Anies-Sandi) akan jalankan taat SOP. Kalau ada permintaan apapun, lihat SOP (standar operational prosedur). Kalau itu sejalan, ya jalan,” kata Anies Baswedan di DPRD DKI Jakarta, dikutip dari Tempo, Rabu (4/4/2018).

Menurut Anies Baswedan, setiap hal yang diambil oleh pemerintah harus memiliki dasar hukum. Jika ada yang keberatan atas tindakan yang dilakukan, maka harus melalui prosedur hukum.

“Tidak bisa tanpa prosedur hukum, karena ini adalah tindakan hukum,” ujar Anies.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...