Skip to main content

Referendum Yunani

Referendum Yunani
Referendum Yunani

Referendum Yunani yang digelar pada hari Minggu 5 Juni 2015 lalu ternyata agak berbeda dengan jejak pendapat yang dilakukan minggu lalu. Sebanyak 60% warga memilih jawaban tidak terhadap proposal penghematan belanja pemerintah Yunani dan kenaikan pajak sebagai syarat untuk mendapatkan perpanjangan fasilitas dana talangan, sebuah pilihan populer dengan dampak besar.

Referendum telah menunda proses perundingan perpanjangan fasilitas dana talangan antara pemerintah Yunani, Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, dan Dana Monetr Internasional, yang telah digelar di Brussels, Belgia, dua pekan lalu. Perdana Menteri Alexis Tsipras menyebutnya sebagai "kemenangan besar" sambil menyebut pihaknya akan kembali ke meja perundingan dengan daya tawar lebih besar.

Ketika nilai tukar euro di Asia semakin tertekan ke titik terendah dalam empat pekan ini, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande mendesak digelarnya pertemuan darurat pemimpin Uni Eropa pada Selasa 7 Juli besok. Mereka harus memutuskan apakah perekonomian negara yang utangnya paling banyak di Eropa dan nyaris kolaps ini masih layak diselamatkan mengingat hasil referendum membawa Yunani semakin dekat ke posisi keluar dari zona mata uang tunggal euro.

"Ongkos untuk mempertahankan Yuanni di zona euro tanpa adanya komitmen untuk reformasi telah melonjak," kata Mujtaba Rahman dari firma konsultan politik Eurasia Group, Senin 6 Juni. "Kalangan konservatif di Eropa akan memenangkan perdebatan mengenai bantuan yang diberikan ke negara yang akan meninggalkan blok mata uang tunggal itu."

Mohamed El-Erian, ekonom kepala Allianz, mengkhawatirkan hasil referendum yang menolak persyaratan kreditur itu bakal memicu gelombang aksi jual ekuitas di pasar modal global bersamaan dengan tekanan harga pada surat utang Yunani. Sedangkan, surat utang pemerintah yang lebih kuat seperti Jerman dan Amerika Serikat akan menikmati fenomena pelarian modal yang mencari instrumen lebih berkualitas ini.

Erian lebih mencemaskan kondisi Yunani yang perekonomiannya bakal jauh lebih memburuk lagi yag selama sepekan ini telah menutup sementara bank-bank. Tanpa adanya fasilitas dana talangan dari Bank Sentral Eropa, pemerintah Yunani akan sulit mendapatkan dana tunai untuk mengisi anjungan tunai mandiri perbankan yang selama sepakan ini kosong, apalagi membuka kembali operasional perbankan.

"Ketika banyak penduduk menimbun bahan pokok, kekurangan pasokan barang termasuk makanan dan bahan bakar akan semakin parah," tulis Erian dalam opininya di Bloomberg View. "Kendali devisa dan juga pembayaran gaji akan semakin diperketat. Ekonomi akan kembali mengalami masa buruk, akan memperburuk angka pengangguran dan kemiskinan. Pemerintah Yunani akan bersusah payah membayar pensiunan dan gaji pegawai negerinya."

Ketika tekanan semakin besar, tulis Erian, pemerintah Yunani mungkin terpaksa akan menerbitkan semacam nota utang (IOU) yang diedarkan di masyarakat guna menjaga kesan bahwa perekonomian tetap berjalan di tengah kelangkaan uang euro. Jika demikian, IOU ini akan mengambil peran sebagai mata uang paralel selain euro dengan nilai tukar yang lebih kecil.

Di luar itu, setelah tak membayar utang ke IMF sebesar US$1,7 miliar yang jatuh tempo pada 30 Juni, para kreditur juga harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa Yunani akan mengalami serangkaian gagal bayar utang berikutnya. Sedangkan, Uni Eropa harus mempersiapkan pencegahan penularan dampak keluarnya Yunani dari zona euro. Ini adalah proses transisi yang akan lebih menyakitkan bagi Yunani dibandingkan Uni Eropa.

(cn)

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top