Refly Harun: Tidak Ada Bedanya Kerumunan di Acara HRS dengan Pilkada
Refly Harun. (Foto: Merdeka)

Refly Harun: Tidak Ada Bedanya Kerumunan di Acara HRS dengan Pilkada

Jumat, 20 Nov 2020 | 13:30 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Kerumunan yang timbul dari acara yang digelar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan menyisakan sejumlah perdebatan. Beberapa pihak mempersepsikan kerumunan acara HRS sama dengan Pilkada 2020 saat masa pendaftaran.

Terkait hal tersebut, menurut pakar hukum tata negara Refly Harun persoalan tersebut harus dikembalikan ke substantif menyangkut kondisi darurat kesehatan masyarakat.

"Jadi, ini orang mungkin agak lupa bahwa negara kita ini kan sedang dinyatakan dalam kondisi darurat. Bahkan, dua, pertama darurat kesehatan masyarakat, pada 31 Maret kalau tidak salah dinyatakan oleh presiden. Yang kedua darurat bencana nasional tanggal 13 April," kata Refly, dalam acara Kabar Petang tvOne dikutip Winnetnews Jumat (20/11).

Selain itu Refly juga menegaskan dalam perspektif kondisi darurat tak ada bedanya kerumunan di acara HRS dengan pilkada. Menurut dia, kedua kerumunan itu sama-sama berpotensi melanggar darurat kesehatan masyarakat.

"Jadi, kalau kita dalam perspektif darurat bencana nasional maka sebenarnya tidak beda antara kerumunan HRS dengan kerumunan pilkada. Karena dua-duanya adalah kerumunan yang bisa berpotensi untuk melanggar kedaruratan kesehatan masyarakat, Dan tentu saja dalam perspektif kesehatan kan sama berbahayanya," kata Refly.

Ia mengaku heran jika ada pihak yang memaklumi kerumunan pilkada karena telah diatur dalam undang-undang. Refly mengingatkan banyak saran yang mendorong agar perhelatan Pilkada 2020 sebaiknya ditunda mengingat sedang pandemi COVID-19.

"Seolah-olah karena pilkada itu diatur dalam perundang-undangan, orang boleh berkerumun. Menurut saya justru awalnya banyak tuntutan untuk menunda pilkada, itu satu," tuturnya.

Oleh karenanya, lanjut Refly, dengan keputusan pilkada yang tak ditunda harusnya  kerumunan bisa dihilangkan. Ia menyinggung komitmen kampanye di luar ruang yang mesti dibatasi.

"Tapi, kan faktanya adalah kita tidak aware dengan kondisi darurat kesehatan masyarakat yang kita nyatakan sendiri, Itu menurut saya persoalan," ujarnya.

"Maka saya kira kalau kerumunan pilkada bermasalah maka tentu kerumunan swasta akan lebih bermasalah lagi. Kira-kira begitu," kata Refly.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...