Reklamasi kukuh dilanjutkan DKI

Reklamasi kukuh dilanjutkan DKI

WinNetNews.com-Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikukuh bakal melanjutkan reklamasi di Teluk Jakarta dengan pertimbangan subsidi silang guna kepentingan umum warga Jakarta. reklamasi dinilai sah secara hukum walau pemanfaatan ruang terhambat sebab adanya peraturan daerah yang belum sah.

Itulah sebagian materi yang dilayangkan Pemprov DKI Jakarta pada Sekretaris Kabinet, pekan lalu. Data yang dikirim pun mencakup klarifikasi Pemprov DKI Jakarta atas pernyataan Rizal Ramli, Menteri Koordinator Kemaritiman sebelum penggantian, terkait penghentian reklamasi Pulau G."Bahan yang diminta Menteri Sekretaris Kabinet untuk rapat terbatas telah kami layangkan pekan lalu. Kami sudah lampirkan pula bahan melalui surat elektronik," ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati di Balai Kota Jakarta, Senin (1/8/2016). Bersama pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat merumuskan rekomendasi mitigasi atas dampak negatif yang ditimbulkan reklamasi. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta pun berharap Presiden menerbitkan peraturan presiden khusus untuk pelabuhan Jakarta.

Seusai rapat Komite Bersama reklamasi Pantai Utara Jakarta (KBRPUJ), Rizal Ramli mengatakan, reklamasi Pulau G harus dihentikan secara permanen sebab terkategori pelanggaran berat karena dibangun di atas pipa gas, mengganggu akses nelayan dan pelabuhan serta PLTGU Muara Karang. Sedangkan reklamasi Pulau C, D, dan N dapat dilanjutkan dengan sejumlah catatan.Pemprov DKI Jakarta menilai pernyataan Rizal tak sesuai dengan hasil rapat komite bersama. Komite merekomendasikan Pulau C, D, dan N dilanjutkan dengan penyesuaian. Sedangkan 14 pulau lain, termasuk Pulau G, perlu dikaji dan didesain ulang dengan pertimbangan asas manfaat dan solusi.

Tuty menyebutkan, dalam perencanaan sudah ditetapkan koordinat yangaman terhadap pipa gas milik PT Nusantara Regas. Selain itu, ada koordinasi yang menyepakati desain tanggul supaya tak mengganggu PLTU/PLTGU Muara Karang. Mengenai area labuh,Pemprov DKI Jakarta menyatakan sudah memperoleh rekomendasidan surat izin dari instansi terkait."Alur pelayaran dan area tangkap nelayan juga tak terganggu," jelas Tuty.