Remisi Koruptor Bisa Jadi Ajang Jual Beli Hukuman

Remisi Koruptor Bisa Jadi Ajang Jual Beli Hukuman

Jumat, 12 Agt 2016 | 08:14 | Rusmanto
WinNetNews.com - Pemerintah berencana merevisi PP 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi. Salah satu poin yang akan direvisi adalah pemberian remisi kepada koruptor. Tindakan pemerintah merevisi dinilai pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Fickar Hadjar, tidak tepat.

"Menkum HAM ini tidak peka terhadap pemberantasan korupsi, maksud PP yang ada sekarang itu supaya jera makanya tidak dikasih remisi," tegas Fickar Jumat (12/8/2016).

Fickar mengatakan, bila alasan pemerintah merevisi PP remisi karena over capacity penjara maka itu adalah hal yang tidak masuk akal. Dia menambahkan, untuk mengurangi over capacity solusinya bukan pemberian remisi kepada terpidana korupsi.

"Kalau alasannya pemberian remisi ke terpidana korupsi karena kepadatan penjara maka enggak ada hubungannya. Apa hubungannya remisi terpidana korupsi dengan over kapasitas? Yang dipenjara kan mayoritas pidana umum," ucapnya.

Selain itu, apabila wacana pemberian remisi terhadap koruptor sudah direalisasikan bukan tidak mungkin akan dijadikan proyek bagi lembaga yang menangani masalah remisi.

"Bisa saja nanti pemberian remisi ini jadi proyek. Jadi siapa yang mau remisi harus bayar dulu. Bisa-bisa remisi ini jadi komoditi, kalau enggak bayar si koruptornya enggak dapat remisi," ucapnya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...